Makalah Pelayanan Kesehatan Yang Bernilai Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, agar setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan bermartabat.

Saat ini jasa pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. Tingginya biaya kesehatan yang turut dikeluarkan oleh perorangan, menyebabkan tidak semua anggota masyarakat mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Kemampuan pemerintah untuk mensubsidi pelayanan kesehatan sangat rendah. Tanpa sistem yang menjamin pembiayaan kesehatan, maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak mampu yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang mereka butuhkan.

1.2  Tujuan

• Untuk mengetahui pelayanan kesehatan yang bernilai Pancasila.
• Untuk mengetahui dasar-dasar pembangunan kesehatan.
• Agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pelayanan kesehatan yang bernilai Pancasila sehingga mampu untuk menganalisa ilmu kesehatan yang bernilai Pancasila.

BAB II

PEMBAHASAN

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan tujuan mempertinggi derajat kesehatan yang artinya pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan Indonesia sehat 2010.

2.1   Pelayanan Kesehatan yang Bernilai Pancasila

a.       Berperi Kemanusiaan

Pelayanan kesehatan yang berperikemanusiaan yang berlandaskan Pancasila yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan kesehatan dituntut diskriminatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila. Serta memberikan asuransi kesehatan kepada penduduk yang memang membutuhkan misalnya rakyat yang tidak mampu.

Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Serta melindungi dan mengangkat derajat kesehatan masyarakat.

b.      Adil dan Merata

Masalah kesehatan masyarakat semakin kompleks, disisi lain upaya kesehatan yang diwujudkan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesehatan yang adil dan merata mengupayakan :

-          Mengupayakan peningkatan kesehatan pelayanan secara bertahap.

-          Melanjutkan program darurat pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, rawan gizi, khususnya bagi bayi, balita, ibu hamil dan nifas.

-          Mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

-          Membangun pusat-pusat pemulihan trauma pasca konflik.

2.2   Jaminan dan Sistem Perlindungan Kesehatan

• Pembiayaan yang berbasis solidaritas sosial, dalam bentuk Jamkesnas yang jaminan kesehatan prabayar yang bersifat wajib untuk seluruh masyarakat guna memenuhi kebutuhan kesehatan utama setiap warga negara. Pembiayaan Jamkesnas berasal dari iuran yang diperhitungkan sebagai presentase tertentu dari penghasilan setiap keluarga.
• Pembiayaan berbasis sukarela, dalam bentuk asuransi kesehatan saat ini sedang diproses penerbitan PP.
• Pembiayaan bagi sektor informal, dalam bentuk jaminan kesehatan dan untuk masyarakat. Misalnya : dalam bentuk dana sehat dan dana sosial masyarakat yang dihimpun untuk pelayanan sosial dasar, termasuk kesehatan, misalnya dihimpun dari dana sosial keagamaan.
• Pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin dengan prinsip asuransi, dalam bentuk pembiayaan premi oleh pemerintah untuk JPK-Gakin, dengan dana subsidi bahan bakar minyak agar pemanfaatannya maksimal di berbagai tingkat pelayanan mulai dari pelayanan dasar hingga kerujukan RS.

2.3   Landasan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Bernilai Pancasila

• UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan konstitusi WHO menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap individu.
• MPR RI UUD 1945, tanggal 10 Agustus 2002 telah melakukan perubahan kesehatan.
• Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial.
• Menteri Kesehatan No. 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

3.1   Kesimpulan

Pelayanan kesehatan yang bernilai pancasila juga didukung oleh setiap individu, masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Hal ini juga melalui proses-proses :

• Dasar-dasar pembangunan kesehatan.
• Pemberdayaan kemandirian.
• Visi pembangunan kesehatan.
• Misi pembangunan kesehatan

 3.2   Saran

Agar setiap mahasiswa lebih mampu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Pancasila, serta mahasiswa memahami tentang konsep-konsep pelayanan kesehatan yang bernilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani, Ruslan, 1998. Pancasila dan Reformasi Indonesia. Konstitusi Press. Jakarta.

Bahan Sidang Kabinet 6 Januari 2003 oleh Menteri Kesehatan.

Subscribe to receive free email updates: