Makalah Millennium Development Goals (MDGs)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

          MDGs dideklarasikan pada bulan september tahun 2000, disepakati oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Dalam KTT tersebut seluruh perwakilan negara yang hadir sepakat untuk menurunkan proporsi penduduk yang pendapatannya kurang dari US$ 1 per hari menjadi setengahnya antara periode 1990-2015, menemukan solusi untuk: mengatasi kelaparan, masalah gizi buruk dan penyakit, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menjamin pendidikan dasar bagi setiap orang dan mendukung prinsip-prinsip Agenda 21 mengenai pembangunan berkelanjutan serta dukungan langsung dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan, perdagangan, pembebasan utang dan investasi.

         Fokus utama dalam MDGs adalah pembangunan manusia, dengan meletakkan dasar pada konsensus dan kemitraan global untuk pembangunan. Diharapkan, negara-negara yang lebih kaya dapat mendukung negara-negara miskin dan berkembang dalam melaksanakan tugas pembangunan mereka.

            Sekretariat dan beberapa agen pembangunan PBB bersama perwakilan berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia dan OECD serta ahli pembangunan internasional lainnya menetapkan delapan tujuan pembangunan milenium dengan satu atau beberapa target untuk setiap tujuan (seluruhnya ada 18 target), serta 48 indikator untuk memonitor dan mengukur kemajuan target-target dan tujuan-tujuan yang ditetapkan, antara periode 1990 – 2015.

              Dengan menetapkan berbagai target serta indikator, diharapkan setiap negara yang berkomitmen untuk mencapai MDGs dapat lebih mudah memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia di negaranya. Meskipun merupakan kesepakatan global, MDGs tetap diarahkan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, agar setiap negara lebih mudah melaksanakan usaha-usaha pembangunan dalam mencapai MDGs.

         Untuk beberapa tujuan, diantaranya kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan terhadap lingkungan, Indonesia bersama negara-negara lainnya, menetapkan target-target yang ambisius namun sangat mungkin untuk dicapai. Kebanyakan dari target tersebut mesti dicapai pada 2015. Oleh karena itu, tahun 2008 menjadi penting, karena tahun ini adalah pertengahan dari target 2015. Melihat pencapaian sampai saat ini, Indonesia sepatutnya berbangga hati.

             Kita telah secara nyata mengurangi kemiskinan, dan hampir semua anak laki-laki dan perempuan dapat masuk ke sekolah dasar. Tetapi masih menuntut kerja keras dalam bidang yang lain. Tingginya angka kematian ibu melahirkan dan belum cukup usaha kita untuk melindungi lingkungan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara sungguh-sungguh. Walaupun kita sudah mencapai banyak kemajuan, tetapi masih diperlukan kerja keras untuk mencapai semua sasaran MDGs.

 B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan Millenium Development Goals (MDGs)?
2. Bagaimana sejarah Millenium Development Goals (MDGs)?
3. Apakah tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs)?
4. Bagaimana perkembangan Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia?
5. Mengetahui Tekad Indonesia dalam Mencapai MDGs?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa itu Millenium Development Goals (MDGs)
2. Untuk mengetahui sejarah Millenium Development Goals (MDGs)
3. Untuk mengetahui tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs)
4. Untuk mengetahui perkembangan Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia
5. Untuk mengetahui tekad Indonesia dalam mencapai MDGs

BAB II

PEMBAHASAN

A. Millenium Development Goals (MDGs)

       Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York ada bulan September 2000 tersebut.

 B. Sejarah Millenium Development Goals (MDGs)

         Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium (Millenium Declaration).

          Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia (basic human need). Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium

         Development Goals (MDG). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target. Target yang tercakup dalam MDG sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Bab selanjutnya akan membahas setiap tujuan itu secara terinci.

          Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan MDG adalah sebagai berikut: Pertama, MDG bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu dengan yang lain.

 C. Tujuan Millenium Development Goals (MDGs)

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar yang universal
3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi jumlah kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit
7. Menjamin kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

 D. Perkembangan Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan

Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015

         Menggunakan garis kemiskinan nasional, angka kemiskinan Indonesia pada 1990 adalah 15,1%. Dasar penghitungan berubah pada 1996, sehingga sebenarnya data setelah itu tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Seandainya kita menggunakan dasar penghitungan saat ini, angka pada 1990 akan sedikit lebih tinggi dari 15,1%.

         Namun, karena belum ada perhitungan ulang, laporan ini menggunakan angka 15,1%. Pada 2006, terjadi peningkatan kemiskinan yang kemudian sedikit menurun pada 2007 menjadi 16,6%. Mencermati berbagai kecenderungan akhir-akhir ini, seharusnya masih mungkin untuk mengurangi kemiskinan menjadi 7,5% pada 2015. Sementara, menggunakan garis kemiskinan 1 dollar per hari, situasi sepenuhnya berbeda. Berbasiskan ukuran tersebut, Indonesia telah mencapai target karena berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 21% (1990) menjadi7,5% pada 2006.

           Dua indikator lain memberikan informasi pelengkap. Indikator yang lebih rumit adalah ”rasio kesenjangan kemiskinan (poverty gap ratio)” yang mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pada 1990 rasio-nya adalah 2,7% dan 2,9% pada 2007, menunjukkan bahwa situasi penduduk miskin belum banyak mengalami perubahan. Indikator yang lebih sederhana adalah indicator penyebaran penghasilan: total jumlah konsumsi penduduk termiskin secara nasional adalah 20%. Ini pun belum banyak berubah. Antara tahun 1990 dan 2006, angkanya berada pada sekitar 9%.

              Untuk mengetahuinya, BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) terhadap sampel rumah tangga. Pada 2007, sekitar 37,2 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Namun itu merupakan jumlah nasional. Situasinya berbedabeda, dari satu daerah ke daerah lain. Hidup di perkotaan, misalnya, umumnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

           Pada 2007, angka kemiskinan nasional adalah 16,6%, atau terdapat sekitar 37,2 juta penduduk miskin. Berdasarkan angka tersebut, artinya pencapaian MDGs kita tidak mengalami kemajuan berarti. Untuk kemiskinan, target yang dipatok adalah 7,5% berdasarkan separuh angka kemiskinan tahun 1990 yang berjumlah 15,1%. Sebenarnya, kondisi saat ini bahkan lebih parah.

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 dan 2015

Indikator pertama adalah prevalensi anak usia di bawah lima tahun (balita) dengan berat badan kurang. Angka saat ini adalah 28% dan nampaknya akan meningkat. Dengan angka ini, jelas kita tidak (akan) mencapai target. Indikator kedua adalah proporsi penduduk yang mengkonsumsi kebutuhan minimum per-harinya. Dengan menggunakan perhitungan FAO, tampaknya Indonesia masih berada di jalur yang benar untuk mencapai target MDGs ini.

Tindak Lanjut

          Pencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan. Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan.

          Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudian bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumber daya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan menjadi sejahtera.

2. Mencapai pendidikan dasar yang universal

Target 3: Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh

           Terdapat dua indikator yang relevan. Pertama, untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar, Indonesia telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target 100% pada 2015. Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yang memulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia, proporsi tahun 2004/2005 adalah 82%. Namun, sekolah dasar berjenjang hingga kelas enam. Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat pencapaian hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita bisa mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas (2004), yang menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu Indikator ketiga untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Dalam hal ini, nampaknya kita cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%. Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas terbilang sederhana.

3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan

         Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan, baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik.

Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%.

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015

Yang menjadi indikator utama adalah rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi. Disini Indonesia tampaknya sudah mencapai target, dengan rasio 99,4% di sekolah dasar, 99,9% di sekolah lanjutan pertama, 100,0% di sekolah lanjutan atas, dan 102,5% di pendidikan tinggi. Indikator kedua adalah rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki untuk usia 15-24 tahun. Disini pun, tampaknya kita telah mencapai target dengan rasio 99,9%. Indikator ketiga adalah sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor non-pertanian. Disini kita masih jauh dari kesetaraan. Nilainya saat ini hanya 33%. Indikator keempat adalah proporsi perempuan di dalam parlemen, dimana proporsinya saat ini hanya 11,3%.

Dalam banyak hal, perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun, masih cukup jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Data tujuan ketiga MDGs menunjukkan hal tersebut dengan cukup jelas. Tujuan ini memiliki tiga target. Pertama, menyangkut pendidikan. Untuk hal ini, nampaknya kita cukup berhasil. Namun, terkait target kedua dan ketiga, yaitu lapangan pekerjaan dan keterwakilan dalam parlemen, kesempatan yang dimiliki perempuan Indonesia masih kurang.

Tindak Lanjut

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDGs. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ketiga MDGs, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik.

Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

4. Mengurangi jumlah kematian anak

Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5 tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka.

Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi.

Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2015

Karena itu, indikator utama tujuan ini adalah angka kematian anak di bawah lima tahun (balita). Target MDGs adalah untuk mengurangi dua pertiga angka tahun 1990. Saat itu, jumlahnya 97 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Target saat ini adalah 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, Indonesia cukup berhasil. Indikator kedua adalah proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak. Angka ini telah meningkat,menjadi 71,6% untuk bayi dan 82,2% untuk anak dibawah 23 bulan pada 2006, namun perlu lebih ditingkatkan lagi.

Bayi adalah anak berusia di bawah satu tahun. Ketika melihat pada angka kematian anak, kita biasanya merujuk pada anak di bawah usia lima tahun (balita). Ini merupakan pembedaan yang bermanfaat, seperti yang bisa dilihat pada Gambar 4.1. Gambar tersebut menunjukkan proporsi anak yang meninggal, baik ketika masih bayi ataupun sebelum mencapai usia lima tahun. Jelas bahwa kita mencapai kemajuan karena proporsi balita yang meninggal kurang dari separuh angka tahun 1990. Pada 2005, angkanya sekitar 40 per 1.000 kelahiran hidup. MDGs menargetkan pengurangan angka tahun 1990 menjadi duapertiganya. Artinya, kita harus menurunkannya dari 97 kematian menjadi 32.

Tindak Lanjut

Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita.

5. Meningkatkan kesehatan ibu

Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem pendataan yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas.

Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015.

Data tersedia yang terdekat dengan tahun 1990 berasal dari tahun 1995. Berdasarkan data-data tersebut, target yang harus dicapai adalah 110. Melihat kecenderungan saat ini, Indonesia tidak akan mencapai target. Indikator kedua yaitu proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, saat ini menunjukkan angka 72,4%.

Setiap tahun sekitar 18.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan seyogyanya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali berubah menjadi tragedi. Sebenarnya, hampir semua kematian tersebut dapat dicegah. Karena itu tujuan kelima MDGs difokuskan pada kesehatan ibu, untuk mengurangi “kematian ibu”. Meski semua sepakat bahwa angka kematian ibu terlalu tinggi, seringkali muncul keraguan tentang angka yang tepat.

Tindak Lanjut

Yang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayana kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain

Tujuan keenam dalam MDGs menangani berbagai penyakit menular paling berbahaya. Pada urutan teratas adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV), yaitu virus penyebab Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) – terutama karena penyakit ini dapat membawa dampak yang menghancurkan, bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat namun juga terhadap negara secara keseluruhan. Indonesia beruntung bahwa HIV belum mencapai kondisi seperti yang terjadi di Afrika dan beberapa negara Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan virus HIV diperkirakan antara 172.000 dan 219.000, sebagian besar adalah laki-laki. Jumlah itu merupakan 0,1% dari jumlah penduduk. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA), sejak 1987 sampai Maret 2007, tercatat 8.988 kasus AIDS – 1.994 di antaranya telah meninggal.

Target 7: Menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV dan aIDS pada 2015

Prevalensi saat ini adalah 0,1% di tingkat nasional namun pada saat ini tidak ada indikasi bahwa kita telah menghentikan laju penyebaran HIV dan AIDS. Meskipun demikian, kita semestinya bisa melakukannya. Hampir semua data yang ada berikut ini, terkait dengan kelompok-kelompok berisiko tinggi. Prevalensi HIV– Para pengguna napza jarum suntik 2003: Jawa Barat, 43%. PSK perempuan 2003: Jakarta, 6%; Tanah Papua 17%. PSK laki-laki 2004: Jakarta, 4%. Narapidana 2003: Jakarta, 20%. Tes – Melakukan tes selama 12 bulan terakhir dan mengetahui hasilnya, 2004-2005: PSK perempuan, 15%; pelanggan pekerja seks, 3%; pengguna napza jarum suntik 18%; laki-laki yang berhubungan seks dengan lakilaki, 15%. Pengetahuan– Proporsi kelompok yang tahu bagaimana mencegah infeksi dan menolak kesalahpengertian utama 2004: PSK, 24%; pelanggan pekerja seks, 24%; laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, 43%; pengguna napza jarum suntik,7%.

Target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah menghentikan laju penyebaran serta membalikkan kecenderungannya pada 2015. Saat ini, kita belum dapat mengatakan telah melakukan dua hal tersebut karena di hampir semua daerah di Indonesia keadaannya tidak terkendalikan. Kita bisa saja mencapai target ini, namun untuk itu diperlukan satu upaya besar-besaran dan terkoordinasi dengan baik di tingkat nasional. Masalah utama kita saat ini adalah rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV dan AIDS serta terbatasnya layanan untuk menjalankan tes dan pengobatan. Selain itu, kurangnya pengalaman kita untuk menanganinya dan anggapan bahwa ini hanyalah masalah kelompok risiko tinggi ataupun mereka yang sudah tertular. Stigma yang masih kuat menganggap bahwa HIV hanya akan menular pada orang-orang tidak bermoral. Menjadi sebuah tantangan untuk mengajak semua pihak merasakan ini sebagai masalah yang perlu dihadapi bersama. Kondisi ini dapat terlihat secara jelas jika dibandingkan dengan respon terhadap penyakitpenyakit lain seperti malaria dan Tuberculosis (TBC), dimana lebih mudah melibatkan masyarakat karena tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap penyakitpenyakit tersebut.

Target 8: Menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015

Malaria – Tingkat kejadian hingga 18.6 juta kasus per tahun. Jumlah ini mungkin sudah turun. Tuberkulosis (TBC) – Prevalensi: 262 per 100.000 atau setara dengan 582.000 kasus setiap tahunnya. Deteksi kasus: 68%. Angka keberhasilan pengobatan DOTS: lebih dari 91%.

Tindak Lanjut

Upaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC.

7. Menjamin kelestarian lingkungan

Pembangunan di Indonesia telah banyak mengorbankan lingkungan alam. Kita menebang pohon, merusak lahan, membanjiri sungai-sungai dan jalur air serta atmosfer dengan lebih banyak polutan. Tujuan MDGs ketujuh adalah untuk menghalangi kerusakan ini. Pertama, tujuan ini menelaah seberapa besar wilayah kita yang tertutup oleh pohon. Ini penting bagi Indonesia karena kita memiliki sejumlah hutan yang paling kaya dan paling beragam di dunia. Namun tidak untuk jangka waktu yang terlalu lama lagi. Selama periode 1997 hingga 2000, kita kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun25, atau seluas propinsi Kalimantan Selatan.

Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka panjang dan perlindungna biosphere.

Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi.

Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyrakat secara umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya anggaran yang disediakan untuk sanitasi.

Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negaraserta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam

Indikator pertama adalah proporsi lahan berupa tutupan hutan. Berdasar citra satelit, jumlahnya sekitar 49,9%, atau bahkan mungkin sudah lebih rendah dari angka tersebut. Namun citra Landsat merupakan citra satelit dengan resolusi rendah dan mungkin tidak terlalu sesuai untuk melacak perubahan. Indikator lain adalah rasio kawasan lindung untuk mempertahankan keragaman hayati. Pada 2006 rasio tersebut adalah 29,5% meskipun sebagian dari jumlah tersebut telah dirambah.

Sejauh ini, angka terkini tentang emisi karbon dioksida per kapita adalah 1,34 sedangkan konsumsi bahanbahan perusak lapisan ozon masih pada tingkat 6.544 metrik-ton. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat pada 2004 adalah 47,5%.

Target 10: Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015

Pada tahun 2006, 52,1% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan kita hampir berhasil untuk mencapai target 67%. Untuk sanitasi kita nampaknya telah melampaui target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69.3%, meskipun banyak dari pencapaian ini berkualitas rendah.

Target 11: Pada 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan (setidaknya) 100 juta penghuni kawasan kumuh

Meskipun 84% rumah tangga telah memiliki hak penguasaan yang aman, baik dengan memiliki ataupun menyewa, namun jumlah komunitas kumuh yang memiliki akses terbatas pada layanan dan keamanan semakin meningkat.

Tindak Lanjut

Akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (develop a global partnership for development)

Tujuan MDGs terakhir ini, terkait dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan dan utang internasional. Namun, dalam kenyataan, sebagian besar target dan indikator ditujukan untuk negara-negara maju agar membantu negara-negara termiskin dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs lainnya.

9. Tekad Indonesia dalam mencapai MDGs

Dengan menandatangani Deklarasi Milenium, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menempatkan MDG menjadi referensi penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan MDG sebagai bahan acuan dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan seperti yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai tahap implementasi. MDG bahkan telah menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah. 

Menyadari bahwa sumber pendanaan dalam negeri yang ada masih belum mencukupi untuk membiayai program-program pembangunan, pemerintah memandang penting dukungan dunia internasional bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan adanya pernyataan dalam laporan MDG Indonesia tahun 2005, bahwa bagi Indonesia, pelaksanaan tujuan ke-8 yaitu “membangun kemitraan global untuk pembangunan” merupakan salah satu prasyarat dalam mencapai tujuan ke-1 hingga ke-7. Kerjasama dan kerja keras berbagai pelaku pembangunan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta serta komunitas donor/lembaga internasional memegang peranan penting dalam mencapai MDG.

Laporan Perkembangan MDG Kantor statistik PBB mengeluarkan laporan rutin kemajuan MDG dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam mencapai target–target pembangunan di negara-negara berkembang. UNDP (The United Nations Development Programme) membantu negara-negara berkembang dalam membuat laporan dan rencana MDG di tingkat negara. Monitoring di tingkat negara ini merupakan elemen penting dalam menilai kemajuan MDG dan dapat membantu negara-negara berkembang menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat mencapai target. 

Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan laporan MDG pertama kali pada tahun 2004. Di bawah kepemimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berbagai elemen pemerintah dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelompok kerja PBB untuk MDG menyusun laporan MDG dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia, diantaranya dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk, data-data dari Departemen Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional serta sumber-sumber data lainnya. Tim tersebut mengkaji kembali sumber-sumber data yang ada yang dipergunakan sebagai indikator dalam mencapai MDG. Dengan dibuatnya laporan perkembangan MDG ini diharapkan ada kesamaan persepsi tentang posisi Indonesia berkaitan dengan sasaran MDG serta menetapkan sasaran yang harus dicapai di masa yang akan datang. Laporan ini diperbaharui setiap tahun, sejak tahun 2004.

BAB III

PENUTUP

 A. Kesimpulan

            Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

          Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium (Millenium Declaration).

Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG).

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan. 
2. Mencapai pendidikan dasar yang universal
3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi jumlah kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain
7. Menjamin kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

 B. Saran

Dalam penulisan dan penyusunan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi kesempurnaan makalah yang penulis susun ini.

 DAFTAR PUSTAKA

Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. Pembangunan Pendidikan Dan MDGS Di Indonesia.Yogyakarta

Peter Stalker. 2007. Kita Suarakan Millenium Development Goals (MDGs) Demi Pencapaiannya di Indonesia. Jakarta; BAPPENAS dan UNDP

Subscribe to receive free email updates: