Makalah Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Membicarakan tentang peranan pemerintah
dalam pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita.Peran pemerintah
yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau
mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan – peraturan yang
penting yang harus dibuat penerintah untuk kepentingan tersebut adalah
Peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang
mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka ( deposit payment ) sebagai
jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi,tour dan lain –lain,peraturan keamanan
kebakaran yang mencakup pengaturan dengan jumlah minimal lampu yang ada
dimasing – masing lantai hotel dan alat pendukung keamanan lainnya,peraturan
keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan
yang disuguhkan kepada wisatawan, peraturan standar kompetensi pekerja –
pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir
dan nahkoda. Selain itu,
pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti;
Flora dan Fauna yang langka, air tanah dan juga udara agar tidak terjadi
pencemaran yang dapat mengganggu bahakan merusak suatu ekosistem. Oleh karena
itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang – undang yang berlaku
mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus
merupakan pengembangan yang berncana secara menyeluruh, sehingga dapat
diperoleh manpaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi. Social
dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan
pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari
suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka
kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan
pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis
besarnya adalah menyediakan infrastruktur ( tidak hanya bentuk fisik ),
memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah
dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat
dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata,
maka yang diperhatikan adalah saran transportasi, keadaan infrastruktur dan
sarana – sarana pariwisata.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam paper ini akan dibahas berbagai
masalah, diantaranya :
1. Bagaimana Lingkupan Kepariwisataan ?
2. Apakah Indikator Ekonomi Pariwisata ?
3. Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata ?
1.3 Tujuan
Paper ini dibuat dengan tujuan untuk
menambah kepustakaan yang menyangkut peranan pemerintah dalam pariwisata.
Selain itu, paper ini juga bertujuan untuk memeberikan pengetahuan yang lebih
terhadap pembaca. Selain itu paper ini juga disusun dengan tujuan memberikan
pengetahuan tentang lingkupan pkepariwisataan, indikator ekonomi pariwisata dan
peranan-peranan pemerintah dalam pariwisata
1.4 Manfaat Penulisan
1. Bagi Mahasiswa
– Dapat mengetahui lebih jelas peranan-peranan pemerintah
dalam pariwisata.
– Dapat memenuhi tugas dari pengantar pariwisata.
2. Bagi Masyarakat
– Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pariwisata
terutama dalam penentuan ekonomi masyarakat dalam pariwisata
– Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menentukan
perputaran ekonomi pariwisata karena peranan pemerintah tersebut.
1.5 Ruang Lingkup
Runag lingkup yang akan dibahas dalam
paper ini, hanya mengacu pada indikator atau tolak ukur dalam ekonomi
pariwisata dan peranan pemerintah dalam pariwisata.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Lingkupan Kepariwisataan
Kepariwisataan dapat dipandang sebagai
sesuatu yang abstrak. Secara khusus kepariwisataan dapat dipergunakan sebagai
suatu alat untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian di antara
negara-negara yang sudah berkembang yang biasanya adalah negara-negara
wisatawan atau negara “Pengirim Wisatawan” dengan negara-negara yang sedang
berkembang yakni negara-negara kunjungan wisatawan atau negara “Penerima
Wisatawan”.
Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala
pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur insani sebagai pelaku
kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu
sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri
dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-unsur yang menjadi
persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut. Tetapi ada faktor kas
lainnya yang dituntut untuk membedakan kegiatan pariwisata dari suatu kegiatan
jalan-jalan “cuci mata” atau makan angin pada suatu saat tertentu.
Selain itu, ada faktor-faktor kas yang dimaksud
bepergian, sifat sementara bebergian tersebut penggunaan fasilitas wisata dan
yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks
berkreasi. Dari faktor tersebut, bukanlah faktor kepariwisataan yang mutlak,
meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan
utama kepergian mereka, melainkan orang yang berpariwisata berbisnis.
Segi lain pariwisata hendaknya dilihat
dari sudut pandang negara penerima wisatawan. Didalam konteks ini pariwisata hendaknya
dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan
sosial dan ekonomi, baik negara maju atau sedang berkembang, maka badan usaha
dan organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri,
diantaranya : titik berat tulang punggung perekonomian dewasa ini sedang
beralih dari industri klasik, zaman : Revolusi Industri, ini mempunyai
dimensi-dimensi dan persepesi-persepesi yang bervariasi pula. Lagi pula
pariwisata sebagai suatu sektor yang komplek, meliputi industri-industri dalam
arti yang klasik, seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri
cendra mata. Begitu juga penginapan dan transportasi secara ekonomi juga
dipandang sebagai industri.
Definisi kalasik mengenai industri ini, sudah membuka
jalan pendekatan secara lebih modern menuju suatu batasan arti bahwa indutri
sebagai suatu kelompok badan usaha yang menghasilkan barang-barang secara lebih
modern menuju suatu batasan arti bahwa industri sebagai suatu kelompok badan
usaha yang menghasilkan barang-barang tertentu. Suatu industri dianggap oleh
konsumen harus saling menunjang secara sempurna, walaupun secara fisik industri
itu mungkin berbeda. Definisi itu dapat juga diperluas pengertiannya sehingga
mencakup badan-badan usaha yang menghasilkan suatu jenis produksi melalui
proses yang sama.
Apakah jasa-jasa termasuk pada kelompok
pengertian industri atau tidak, pertanyaan ini hanya masalah sematik (arti
kata) istilah industri itu. Mendesaknya kebutuhan dalam kehidupan ekonomi
modern telah mengakibatkan begitu kompleksnya bidang produksi dan begitu
bervariasinya aktivitas produksi sehingga pengertian kita mengenai apa yang
dimaksud dengan istilah industri harus ditinjau kembali. Suatu produk apakah
yang dapat dijamah atau tidak dapat dijamah, jika memenuhi kebutuhan tertentu
manusia, haruslah dianggap sebagai suatu produk industri. Jika serangkaian
suatu produk yang dihasilkan oleh berbagai badan usaha dan organisasi kerja
menunjukan secara khusus bahwa fungsi mereka secara menyeluruh ada kaitan dan
membuktikan kedudukan mereka di dalam kehidupan ekonomi, maka badan usaha dan
organisasi tersebut harus dianggap sebagai suatu kesatuan industri.
2.2 Indikator Ekonomi Periwisata
Meskipun tidak terdapat hubungan
langsung antara perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata ,
setidaknya perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan
usaha pariwisata. Beberapa kendala ekonomi dapat mempengaruhi pengembangan yang
diharapkan antara lain :
– Ketidakpastian pengendalian inflasi
– Pengangguran yang berkembang terus
– Proteksi yang mempengaruhi perdagangan valuta asing
– Devaluasi mata uang (atau revaluasi)
– Perubahan atas pajak / fiskal keberangkatan
Inflasi dapat mempengaruhi investasi
pariwisata menjadi tinggi, karenanya harga jual daerahtujuan wisata menjadi
mahal. Hal ini dapat mempengaruhi arus kunjungan wisatawan. Kenaikan bahan
bakar minyak yang tidak terkendali (krisis energi) menyebabkan banyak
perusahaan penerbangan menghentikan operasinya, karenanya banyak wisatawan yang
tidak terangkut menuju daerah tujuan wisata. Unsur lain yang mempengaruhi
pengambangan pariwisata, adanya issue yang menyatakan pengembangan pariwisata
akan merusak kelestarian lingkungan alam, sosial dan budaya. Untuk hal tersebut
setiap upaya pengembangan pariwisata hendaknya dimulai dengan membuat Analisa
Dampak lingkungan terlebih dahulu. Kegiatan ini akan meningkatkan biaya
pengembangan pariwisata tersebut.
2.3 Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata
1. Peranan Pemerintah dalam Ekonomi Pariwisata
Dalam dasawarsa terakhir ini banyak
negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata.
Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di
negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk
menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih
banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak
dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih
besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat
rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk
menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat
dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan
menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya quick
yielding.
Disamping itu kita mengetahui, bahwa
bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan
baku industri lain terbatas. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan
suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang
peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk
mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Seperti
terjadi pada sektor lain, kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata ada yang
memberikan dampak langsung dan ada pula yang memberikan dampak tidak langsung.
Selain dari hal diatas ada kemungkinan suatu kebijakan ekonomi pemerintah
memberikan dampak langsung pada sektor lain tetapi dapat memberikan dampak
tidak langsung bagi sektor pariwisata. Tujuan pokok dari kebijakan
ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi
pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk :
(a) Optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran
(b) Menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca
pembayaran regional.
(c) Menyiapkan tenaga kerja
(d) Peningkatan dan pendistribusian pendapatan.
(e) Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial
(f) Memaksimalkan peluang pendapatan fiscal
Di dalam pengembangan pariwisata harus
merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat
diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial
dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan
pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari
suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka
kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan
pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis
besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik),
memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur
pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi
pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan
infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata. Pemerintah dalam pariwisata
digambarkan sebagai berikut :
REGULASI
Lisensi, perencana, klasifikasi system,
pengupahan
PENERIMAAN
PENERIMAAN
Pajak, Retribusi
PENGELUARAN
Infrastruktur, Investasi, bantuan,
pinjaman
REDISTRIBUSI
Pajak, kesejahteraan, pelatihan
EKONOMI
Pemasok Konsumen
2. Pajak dalam Pariwisata
Banyak
pemerintah memanfaatkan pariwisata sebagai :
– Sumber
pendapatan
– Sumber biaya
bagi sektor lain.
Tetapi di beberapa negara pariwisata masih tidak menonjol
aktivitas kegiatan sehingga peranan dalam perolehan pendapatan tidak
terperhatikan. Sebaliknya dalam rangka otonomi daerah , pariwisata banyak
diandalkan sebagai unsure utama dalam PAD. Pajak dalam pariwisata bisa dalam
bentuk :
– Pajak atas
produk pariwisata biasa dalam bentuk
– Pajak
dibebankan kepada konsumen yang bertindak sebagai wisatawan
– Pajak
dibebankan kepada pemakai jasa pariwisata.
Beberapa negara mengatur pajak atas lalu lintas
perjalanan terutama untuk perjalanan keluar.
– Indonesia menerapkan pembayaran fiskal (hakekatnya sama
dengan pajak/bagi warga negaranya yang bepergian keluar)
– Paraguay dann Venezuela memberlakukan pajak kedatangan
(arrival tour) bagi semua wisatawan.
– Hampir semua negara memberlakukan pajak keberangkatan
(departure tax) dalam bentuk airport tax / harbour tax.
3. Pengeluaran Pemerintah dalam Pariwisata
Dari satu sisi pemerintah memperoleh
pendapatan dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan
untuk pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :
– Investasi dan
pemeliharaan infrastruktur
– Fasilitas
pengembangan pariwisata
– Pemasaran
pariwisata
Investasi infrastruktur pada umumnya
disiapkan pemerintah bagi kepentingan ekonomi seluruh sektor tidak hanya sektor
pariwisata saja. Hanya bagian kecil dalam aktivitas pariwisata infrastrukturnya
dibangun oleh sektor pariwisata. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
mendukung sepenuhnya pengembangan pariwisata, karena melihat akan tumbuhnya
pendapatan dari kegiatan pariwisata yang terwujud dari adanya pengembangan
tersebut. Untuk ini pemerintah akan memberi bantuan pengeluaran bagi
pengembangan pariwisata tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam pengembangan
pariwisata :
a. Pengeluaran langsung :
– Subsidi / bantuan
– Partisipasi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan
– Bunga Bank
– Bantuan bagi penelitian
– Bantuan bagi pendidikan dan pelatihan
b. Reduksi dari reabilitas
– Reduksi pajak
– Bebas – pajak bagi barang / jasa tertentu
c. Jaminan / Garansi
– Jaminan atas pinjaman komesrsial
– Jaminan ijin atas pekerja asing
Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan
pemerintah, antara lain untuk :
– Riset dan
kegiatan pemasaran (NTO)
– Public
Relation
– Iklan dan
promosi lainnya
– Komunikasi
dan distribusinya
– Pengembangan
produk
4. Pengawasan Ekonomi Dalam Pariwisata
Pemerintah turut campur dalam sektor
pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan
(memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut :
a. Peraturan perlindungan terhadap konsumen
b. Peraturan tentang keteraturan pemasaran
Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas :
– Pemasok
barang / jasa
– Kuantitas
barang / jas serta uang yang diperdagangkan
– Harga yang
diciptakan
– Kondisi
barang / jasa yang diperdagangkan
– Pembayaran
(perlindungan atas pembayaran dimuka)
– Lisensi usaha
berfungsi sebagai perlindungan konsumen
– Klasifikasi
fasilitas akomodasi
– Pengaturan
harga atas pasokan produk
Deregulasi dalam pariwisata (perjalanan) ini memberikan
dampak yang bermanfaat bagi konsumen dalam hal :
– Penurunan tarif transportasi (udara) dengan penurunan
biaya promosi, membuat konsumen lebih bergairah mengadakan perjalanan.
– Integrasi antar perusahaan perjalanan atau integrasi
antar perusahaan perjalanan dengan perusahaan komponen paket wisata lainnya
akan menimbulkan suatu produk yang bersaing dengan produk paket wisata biasa.
– Peraturan subsidi silang antar rute penerbangan dengan
rute penerbangan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan keberlangsungan
operasi penerbangan bagi kedua rute tersebut.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pemaparan paper di atas dapat disimpulkan, sebagai
berikut :
1. Meskipun tidak terdapat hubungan langsung antara
perubahan ekonomi nasional dengan pengembangan pariwisata , setidaknya
perubahan ekonomi yang terjadi mengkondisikan perubahan kegiatan usaha
pariwisata.
2. Peranan-peranan Pemerintah dalam pariwisata, adalah
sebagai berikut :
a. Peranan Pemerintah dalam ekonomi pasar
b. Pajak dalam pariwisata
c. Pengeluaran Pemerintah dalam pariwisata
d. Pengawasan Pemerintah dalam pariwisata.
3. Pariwisata dapat dipandang sebagai industri dalam
lingkupan kepariwisataan yang menunjang perekonomian dalam pembangunan.
3.2 Saran-Saran
Dengan telah diketahuinya peranan
pemerintah dalam kepariwisataan, maka diharapkan segenap pelaku-pelaku
pariwisata, khususnya di Indonesia agar menaati dan memperhatikan
kebijakan-kebijan pemerintah dalam hubungannya dengan pariwisata sebagai salah
satu industri di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Wahab,S. “Manajemen
Kepariwisataan”. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta
0 Response to "Makalah Peranan Pemerintah Dalam Pariwisata"
Posting Komentar