Makalah Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Demokrasi Terpimpin
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Demokrasi
adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara)
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah
negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi
adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan
politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif)
untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu
sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling
mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Berawal
dari kemenangan Negara-negara Sekutu (Eropah Barat dan Amerika Serikat)
terhadap Negara-negara Axis (Jerman, Italia & Jepang) pada Perang Dunia II
(1945), dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandasan
paham Komunisme di akhir Abad XX , maka paham Demokrasi yang dianut oleh Negara-negara
Eropah Barat dan Amerika Utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan
umat manusia di dunia dewasa ini.
Indonesia
adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia
Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya,
mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu.
B. Tujuan
Tujuan
pembuatan makalah ini adalah untuk memahami mengenai pemerintah Indonesia sejak
proklamasi hingga demokrasi terpimpin.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia
1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia
1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi
Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki
usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Badan ini bertujuan untuk
mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata
pemerintahan Indonesia Merdeka. Anggota dari badan penyelidik ini terdiri atas
60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. Sebagai ketua
ditunjuk KRT Radjiman Widyodiningrat dan wakil ketua, yaitu R. Surono, dan
seorang lagi dari orang Jepang.
Badan penyelidik ini diresmikan pada
29 Mei 1945, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesar militer
Jepang, yaitu Jenderal Izagaki dan Jenderal Yuichiro Nagano. Sidang ini
membicarakan dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal
dengan Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan Dasar Negara itu diantaranya Mr.
Muh. Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.
menambah
keanggotaannya menjadi 27 orang.
2. Landasan Dasar Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
Landasan Dasar Nasional
Landasan dasar nasional kemerdekaan
Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok isi pembukaan UUD
1945 adalah :
a. Bahwa kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadialan.
b. Dan perjuangan kemerdekaan itu
telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur.
c. Atas berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
d. Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan kepada :
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
- Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Landasan Dasar Internasional
Landasan dasar Internasional
kemerdekaan Indonesia
sebagai bukti tentang hak-hak dari segala bangsa yang ada di muka bumi dapat
kita lihat dalam deklarasi-deklarasi atau piagam-piagam bersejarah seperti :
1. Piagam
Atlantik (Atlantic Charter), 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Franklin
Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churchill (Perdana
Menteri Inggris). Isi
pokok dari piagam itu adalah:
a)
tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan
dari penduduk asli.
b) setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan nasib
sendiri.
c) setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari
rasa takut dan
bebas dari kemiskinan.
bebas dari kemiskinan.
2. Piagam San Francisco,
merupakam piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara yang pertama menjadi
anggota PBB. Dalam piagam ini disebutkan :
“
… kami akan menegak keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai
dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama … serta
berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana
kemerdekaan yang lebih luas”.
B. Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
1. Peristiwa Rengasdengklok
Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas
dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6
Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kepastian berita
kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu
mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir.
2. Perumusan Teks Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
Sekitar
pukul 21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke
rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks
proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting.
Berikut ini tokoh-tokoh yang berperan dalam Penyusunan Teks Proklamasi.
3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Soekarno
mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah
proklamasi sebagai ”Wakil-wakil Bangsa Indonesia”. Usulan Soekarno tidak
disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan
PPKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang
menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Saran dan usulan
Sukarni diterima.
C. Perjuangan Mempertahankan
Kemerdekaan di Berbagai Daerah
1. Pertempuran Surabaya (10 Nopember
1945)
Kekuatan
asing yang harus dihadapi Republik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia
adalah Komando Asia Tenggara, dipimpin oleh laksamana Lord Louis Mountbatten.
Kemudian, Mountbatten membentuk suatu komando yang diberi nama Allied Forces
Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip
Christison.
2. Pertempuran Ambarawa-Magelang
Pertempuran ini diawali dengan
kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada
tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju
Magelang, karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan
Belanda secara sepihak maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda.
Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa.
3. Pertempuran Medan Area
Proklamasi
kemerdekaan baru diumumkan secara resmi di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945
oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatra. Pada tanggal 9 Oktober
1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan.
Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan
untuk mengambil alih pemerintahan.
4. Bandung Lautan Api
Pada
bulan Oktober 1945, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pemuda serta rakyat
sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan
Jepang. Pasukan AFNEI menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata.
Disamping itu, TRI harus mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat
tanggal 29 Oktober 1945.
5. Peristiwa Merah Putih di Manado
Sejak
pasukan AFNEI mendarat di Menado yang diboncengi oleh pasukan NICA, upaya
penegakan kedaulatan Indonesia makin sulit. Kedatangan pasukan AFNEI adalah
untuk membebaskan anggota KNIL bekas tawanan Jepang yang kemudian dipersenjatai
dan dikenal dengan nama Tangsi Putih. Sejak akhir tahun 1945 pasukan AFNEI
meninggalkan sulawesi utara dan kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada NICA.
Sejak saat itu, pasukan NICA bertindak semena-mena dan melakukan penangkapan
pada sejumlah tokoh RI. Tindakan yang dilakukan NICA ini mengundang reaksi dari
para pendukung RI, terutama para pemuda dan mantan anggota KNIL dari Indonesia.
Mantan anggota KNIL ini dikenal sebagai Tangsi Hitam yang kemudian membentuk
Pasukan Pemuda Indonesia (PPI).
6. Pertempuran Margarana (20 November 1946)
Dalam rentang waktu 1945-1950,
suasana Indonesia tidak kondusif. Banyak sekali pertempuran-pertempuran yang
terjadi. Salah satu pertempuran di daerah terjadi di Bali, disebut Pertempuran
Margarana—yang terjadi tanggal 18 November 1946. Pertempuran ini diawali dengan
terbentuknya Negara Indonesia Timur. Ketika NIT telah terbentuk, Belanda
mencoba mengajak beberapa tokoh Indonesia untuk ikut bergabung.
7. Perjanjian Linggarjati
Usaha merintis perundingan itu dilaksanakan oleh Letnan
Jenderal Sir Phillip Christison, panglima AFNEI, dengan jalan mempertemukan
Presiden Soekarno dengan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. Van
Mook. Pada bulan Oktober 1945, usaha Christison mengalami kegagalan.
Perundingan diadakan kembali pada 10 November 1946. Pemerintah
Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia.
Dalam perundingan itu pemerintah Belanda menginginkan Indonesia
menjadi Negara persemakmuran (commonwealth) melalui masa peralihan 10 tahun.
Namun Indonesia
menginginkan Negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia
Belanda.
8. Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian
Renville
Pada
tanggal 27 Mei 1947, Belanda
mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:
1. Membentuk
pemerintahan ad interim bersama;
2.
Mengeluarkan
uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
- Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
- Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
- Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor
9. Agresi Militer Belanda II
Melihat
situasi Republik Indonesia yang kacau akibatnya meletus pemberontakan PKI di Madiun maka pada tanggal 18
Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan persetujuan gencatan
senjata esok harinya (19 Desember 1948 dini hari) tentara Belanda langsung menyerbu
Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta. Serangan Belanda yang tiba-tiba berhasil dengan
gemilang sehingga pada jam 16.00 WIB seluruh Yogyajarta sudah jatuh di tangan
Belanda.
G. Perjuangan Menghadapi Pergolakan Dalam Negeri
1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948
Jatuhnya
kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang
sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28
Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk
memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada
tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung
dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI.
Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di
Surakarta.
2. Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Berdasarkan
Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan
wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa
Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati
isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah
satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7
Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia
(NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan
Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup
luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah
(Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen),
Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya
Kahar Muzakar.
3. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
APRA
dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat
akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman
dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana, seperti yang terdapat
dalam ramalan Jayabaya.
Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya
adalah untuk mempertahankan bentuk Negara federal di Indonesia dan memiliki
tentara tersendiri pada Negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950,
pasukan APRA menyerang kota Bandung. Pasukan APRA melakukan pembantaian atau
pembunuhan terhadap setiap anggota TNI yang ditemuinya. Markas Divisi Siliwangi
berhasil didudukinya. Pasukan APRA membunuh setiap regu jaga termasuk Letkol
Lembong.
4. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
RMS
dipelopori oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil. Soumokil tidak
setuju atas dibentuknya NKRI. Bahkan ia sendiri tidak menyetujui penggabungan
daerah-daerah Negara Indonesia Timur menjadi wilayah kesatuan RI. Ia berusaha
melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT yang menjadi bagian dari RIS. Manusama
menghasut Rajapati (kepala desa) untuk setuju mendirikan RMS, melalui rapat
umum di Kota Ambon tanggal 18 April 1950.
5. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat
Semesta (PRRI/Permesta)
Munculnya pemberontakan PRRI
diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah
kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana
pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan
daerah seperti berikut.
a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh
Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh
Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh
Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh
Kolonel Ventje Sumual.
H. Perkembangan Politik Dalam Upaya
Mengisi Kemerdekaan Indonesia
1. Masa Demokrasi Liberal
Sejak
pengakuan kedaulatan terhadap RIS, secara resmi tanggal 27 Desember 1949 oleh
Belanda. Belanda masih sering ikut campur urusan dalam negeri Indonesia
sehingga menyulitkan pemerintah dalam menata kehidupan politik dan ekonomi,
antara lain terhadap pemberontakan APRA, Andi Aziz dan RMS. Itulah sebabnya RIS
hanya bertahan selama 8 bulan ( 27 desember 1949 – 17 agustus 1950) akibat
desakan untuk kembali dari bentuk Negara Negara bagian kebentuk Negara
kesatuan. Untuk kembali kenegara kesatuan , pada tahun 1950 dibentuk UUDS.
2.
Pemilihan Umum Tahun 1955
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk
memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR,
DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002,
pemilihan presiden dan wakil
presiden
(pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR,
disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan
ke dalam rezim pemilu. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas
"Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan
Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih
diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas
"Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".
Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai
dengan aturan. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan
pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau
pemilih tertentu.
Sepanjang sejarah Indonesia, telah
diselenggarakan 10 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun
1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.
3. Masa Demokrasi Terpimpin
Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai
dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-undang Dasar yang menjadi
pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar
Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap
tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
Demi
menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan
Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sejak
Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus
1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang
disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau ajaran
demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan
demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham
Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).
B. Saran
Sudah
sepantasnya kita sebagai negara yang berdemokrasi bisa menghargai pendapat
orang lain. Kita sebagai warga Negara harus ikut menciptakan Negara yang
berdemokrasi.Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi
tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita.
DAFTAR PUSTAKA
https://krizi.wordpress.com/2009/09/30/makalah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia/.
Diakses tanggal 28 Maret 2017
0 Response to "Makalah Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Demokrasi Terpimpin"
Posting Komentar