Makalah Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Demokrasi Terpimpin

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Berawal dari kemenangan Negara-negara Sekutu (Eropah Barat dan Amerika Serikat) terhadap Negara-negara Axis (Jerman, Italia & Jepang) pada Perang Dunia II (1945), dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandasan paham Komunisme di akhir Abad XX , maka paham Demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropah Barat dan Amerika Utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu.

B.     Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memahami mengenai pemerintah Indonesia sejak proklamasi hingga demokrasi terpimpin.

 BAB II

PEMBAHASAN

A. Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia

1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia

            1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

            Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Anggota dari badan penyelidik ini terdiri atas 60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. Sebagai ketua ditunjuk KRT Radjiman Widyodiningrat dan wakil ketua, yaitu R. Surono, dan seorang lagi dari orang Jepang.

            Badan penyelidik ini diresmikan pada 29 Mei 1945, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dua orang pembesar militer Jepang, yaitu Jenderal Izagaki dan Jenderal Yuichiro Nagano. Sidang ini membicarakan dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan Dasar Negara itu diantaranya Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

menambah keanggotaannya menjadi 27 orang.

2. Landasan Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Landasan Dasar Nasional

            Landasan dasar nasional kemerdekaan Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok isi pembukaan UUD 1945 adalah :

a. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadialan.

b. Dan perjuangan kemerdekaan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

c. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

d. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Landasan Dasar Internasional

            Landasan dasar Internasional kemerdekaan Indonesia sebagai bukti tentang hak-hak dari segala bangsa yang ada di muka bumi dapat kita lihat dalam deklarasi-deklarasi atau piagam-piagam bersejarah seperti :

1. Piagam Atlantik (Atlantic Charter), 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris). Isi pokok dari piagam itu adalah:

a)      tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli.

b)      setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan nasib sendiri.

c)      setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan
bebas dari kemiskinan.

2. Piagam San Francisco, merupakam piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara yang pertama menjadi anggota PBB. Dalam piagam ini disebutkan :

            “ … kami akan menegak keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama … serta berusaha memajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas”.

B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Peristiwa Rengasdengklok

                 Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir.

2. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

            Sekitar pukul 21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting. Berikut ini tokoh-tokoh yang berperan dalam Penyusunan Teks Proklamasi.

3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

            Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai ”Wakil-wakil Bangsa Indonesia”. Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan PPKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Saran dan usulan Sukarni diterima.

C. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di Berbagai Daerah

1. Pertempuran Surabaya (10 Nopember 1945)

            Kekuatan asing yang harus dihadapi Republik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia adalah Komando Asia Tenggara, dipimpin oleh laksamana Lord Louis Mountbatten. Kemudian, Mountbatten membentuk suatu komando yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison.

           

2. Pertempuran Ambarawa-Magelang

            Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa.

3. Pertempuran Medan Area

            Proklamasi kemerdekaan baru diumumkan secara resmi di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatra. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan.

4. Bandung Lautan Api

            Pada bulan Oktober 1945, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pemuda serta rakyat sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Pasukan AFNEI menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata. Disamping itu, TRI harus mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 Oktober 1945.

5. Peristiwa Merah Putih di Manado

            Sejak pasukan AFNEI mendarat di Menado yang diboncengi oleh pasukan NICA, upaya penegakan kedaulatan Indonesia makin sulit. Kedatangan pasukan AFNEI adalah untuk membebaskan anggota KNIL bekas tawanan Jepang yang kemudian dipersenjatai dan dikenal dengan nama Tangsi Putih. Sejak akhir tahun 1945 pasukan AFNEI meninggalkan sulawesi utara dan kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada NICA. Sejak saat itu, pasukan NICA bertindak semena-mena dan melakukan penangkapan pada sejumlah tokoh RI. Tindakan yang dilakukan NICA ini mengundang reaksi dari para pendukung RI, terutama para pemuda dan mantan anggota KNIL dari Indonesia. Mantan anggota KNIL ini dikenal sebagai Tangsi Hitam yang kemudian membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI).

6. Pertempuran Margarana (20 November 1946)

            Dalam rentang waktu 1945-1950, suasana Indonesia tidak kondusif. Banyak sekali pertempuran-pertempuran yang terjadi. Salah satu pertempuran di daerah terjadi di Bali, disebut Pertempuran Margarana—yang terjadi tanggal 18 November 1946. Pertempuran ini diawali dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur. Ketika NIT telah terbentuk, Belanda mencoba mengajak beberapa tokoh Indonesia untuk ikut bergabung.

7. Perjanjian Linggarjati

            Usaha merintis perundingan itu dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Sir Phillip Christison, panglima AFNEI, dengan jalan mempertemukan Presiden Soekarno dengan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. Van Mook. Pada bulan Oktober 1945, usaha Christison mengalami kegagalan. Perundingan diadakan kembali pada 10 November 1946. Pemerintah Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia. Dalam perundingan itu pemerintah Belanda menginginkan Indonesia menjadi Negara persemakmuran (commonwealth) melalui masa peralihan 10 tahun. Namun Indonesia menginginkan Negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

8. Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Renville

            Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1.      Membentuk pemerintahan ad interim bersama;

2.      Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;

3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

9. Agresi Militer Belanda II

            Melihat situasi Republik Indonesia yang kacau akibatnya meletus pemberontakan PKI di Madiun maka pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan persetujuan gencatan senjata esok harinya (19 Desember 1948 dini hari) tentara Belanda langsung menyerbu Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta. Serangan Belanda yang tiba-tiba berhasil dengan gemilang sehingga pada jam 16.00 WIB seluruh Yogyajarta sudah jatuh di tangan Belanda.         

G. Perjuangan Menghadapi Pergolakan Dalam Negeri

1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948

            Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

2. Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

            Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.

3. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

            APRA dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana, seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya.

            Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah untuk mempertahankan bentuk Negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada Negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung. Pasukan APRA melakukan pembantaian atau pembunuhan terhadap setiap anggota TNI yang ditemuinya. Markas Divisi Siliwangi berhasil didudukinya. Pasukan APRA membunuh setiap regu jaga termasuk Letkol Lembong.

4. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

            RMS dipelopori oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil. Soumokil tidak setuju atas dibentuknya NKRI. Bahkan ia sendiri tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur menjadi wilayah kesatuan RI. Ia berusaha melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT yang menjadi bagian dari RIS. Manusama menghasut Rajapati (kepala desa) untuk setuju mendirikan RMS, melalui rapat umum di Kota Ambon tanggal 18 April 1950.

5. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta)

     Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.

c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

H. Perkembangan Politik Dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Indonesia

1. Masa Demokrasi Liberal

            Sejak pengakuan kedaulatan terhadap RIS, secara resmi tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda. Belanda masih sering ikut campur urusan dalam negeri Indonesia sehingga menyulitkan pemerintah dalam menata kehidupan politik dan ekonomi, antara lain terhadap pemberontakan APRA, Andi Aziz dan RMS. Itulah sebabnya RIS hanya bertahan selama 8 bulan ( 27 desember 1949 – 17 agustus 1950) akibat desakan untuk kembali dari bentuk Negara Negara bagian kebentuk Negara kesatuan. Untuk kembali kenegara kesatuan , pada tahun 1950 dibentuk UUDS.

2. Pemilihan Umum Tahun 1955

            Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

            Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 10 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.

3. Masa Demokrasi Terpimpin

            Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

            Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

B.     Saran

Sudah sepantasnya kita sebagai negara yang berdemokrasi bisa menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai warga Negara harus ikut menciptakan Negara yang berdemokrasi.Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita.

 DAFTAR PUSTAKA

 https://krizi.wordpress.com/2009/09/30/makalah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia/. Diakses tanggal 28 Maret 2017

Subscribe to receive free email updates: