Makalah Ilmu Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak- kotak yang terpaku mati(compartmentization). Oleh karena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu samalainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Dan dalam hal ini ilmu negarasebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial sebagaimana halnya denganilmu politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainyamerupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus.Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk suatuilmu sosial ilmu umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya atau mater scientarium.

Oleh karena itu ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umumnya harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanyasatu sama lain yang saling memerlukan sehingga dapat saling mengisi dan lengkap melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer. Karenanya akan lebih bermanfaat bila memahami objek yang diselidikinyapun terdapat hubungan secara interdependen di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya, dikarenakan mempergunakan metodedan teknik yang sama.

Metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dipergunakan pula oleh hampir semua cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial pada khususnya, seperti ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik dan lainsebagainya.Dalam hubungan secara khusus antara ilmu negara dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial tertentu, dimaksudkan adanya hubungan yang pada pokoknya dititik beratkan dan digolongkan kepada objek penyelidikan yang sama yaitu;negara. Hal ini terutama nampak dengan jelas hubungan khusus antara ilmu negaradengan ilmu politik, ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu perbandingan hukum tata negara.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas timbul pertanyaan yaitu:

1. Apa Pengertian Dari Ilmu Negara.?
2. Bagaimana sifat-sifat dan unsur-unsur suatu negara ?
3. Apakah tujuan dan fungsi negara ?

C.    Tujuan Pembahasan

Untuk menjelaskan tentang pengertian dari ilmu negara dan bagaimana hubungan antara ilmu negara dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, baik hubungannya dengan ilmu politik dan ilmu hukum tanda negara juga ilmu perbandingan hukum tanda negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Ilmu Negara

Ilmu Negara adalah Georg Jellinek sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum). Istilah Ilmu Negara sepadan dengan Die Staatslehre (Jerman), Staatsleer (Belanda), Theory of State atau The General Theory of State, Political Science atau Political Theory (Inggris), dan Theorie d’Etat (Prancis).

Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada didunia ini, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum tersebut dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis.

M. Solly Lubis, SH, dalam bukunya Ilmu Negara menyatakan bahwa Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan dan jenis-jenisnya. Obyek ilmu negara bersifat abstrak dan umum, bahkan tidak terikat ruang, tempat, waktu. disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (meyakinkan). Lagi pula pemakaian pemaksaan secara ketat , selain memerlukanorganisasi yan ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi.Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harusmembayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disitamiliknya, atau di beberapa negara malahan dapat dikenakan hukuman kurungan. 

B.      Pengertian Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok darikekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaanuntuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejalakekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasanaantagonis dan penuh pertentangan.

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapatmemaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yangdapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidpan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik olehindividu, golongan atau asosiasi, maupu oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapatmengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas :

1.      Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan ;

2.      Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arahtercapainya tujuan-tujuan dari masyrakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimanakegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dandiarahkan kepada tujuan nasional.Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuatdan teratur, maka dari itu, semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harusdapat menempatkan diri dalam rangka ini.

C.     Sifat-Sifat Negara

Negara mempunyai sifat khusus yang merupaka manifesti dari kedaulatan yang dimilikinyadan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasilainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli,dan sifat mencakup semua.

1. Sifat memaksa Agar peraturan perundangan-undangan ditaati dan dengan demikian dandengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah,maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakaikekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya.Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenaitujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaanini tidak begitu menonjol ; akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, seringkali sifat paksaaan ini akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (meyakinkan). Lagi pula pemakaian pemaksaan secara ketat , selain memerlukanorganisasi yan ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi.Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harusmembayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda, atau disitamiliknya, atau di beberapa negara malahan dapat dikenakan hukuman kurungan.
2. Sifat monopoli.

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalammasyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaanatau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Sifat mencakup semua ( all-encompassing, all-embracing  ).

Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpakecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakatyang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkankemauan sendiri ( involuntary membership) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain dimana keanggotaan bersifat sukarela.

D.     Unsur-unsur Negara

Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai Wilayah Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah,tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya. Karena kemajuan teknologidewasa ini masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam)dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru/missile sekarang membuat 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebarmenjadi 12 mil. Di samping itu kemajuan teknologi yang memungkinkan penambanganminyak serta mineral lain di lepas pantai, atau yang dinamakan landas benua ( continental self  ) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayahyang lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai economic zone agar jugamencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya.Dalam mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besarkecilnya suatu negara. Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip the sovereign equalityof nations, semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyataan sendiri negara kecil seringmengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi kalau tetangganya negara besar.Di lain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apalagikalau mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Juga faktor geografis, seperti iklim dan sumber daya alam merupakan variabel yang perlu diperhitungkan. Juga perbatasan merupakan permasalahan ; misalnya apakah perbatasan merupakan perbatasan alamiah (laut, sungai,gunung), apakah negara itu tidak mempunyai hubungan dengan laut sama sekali (land-locked),atau apakah negara itu merupakan benua atau nusantara.

1.            Penduduk.

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkausemua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perludiperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkatkecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Dalam hubungan antara dua negarayang kira-kira sama tingkat industrinya, negara yang sedikit penduduknya sering lebihlemah kedudukannya daripada negara yang banyak penduduknya. (Prancis terhadapJerman dalam Perang Dunia II). Sebaliknya, negara yang padat penduduknya (India,China) menghadapi persoalan bagaimana menyediakan fasilitas yang cukup sehinggarakyatnya dapat hidup secara layak. Di masa lampau ada negara yang mempunyaikecerendungan untuk memperluas negaranya melalui ekspansi. Dewasa ini cara yangdianggap lebih layak adalah meningkatkan produksi atau menyelenggarakan programkeluarga berencana untuk membatasi pertambahan penduduk. Dalam memecahkan persoalan semacam ini faktor-faktor seperti tinggi-rendahnya tingkat pendidikan,kebudayaan, dan teknologi dengan sendirinya memainkan peran yang sangat penting.

2.            Pemerintah

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskandan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalamwilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara danmenyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arahtercapainya tujuan-tujuan lasyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah,sedangkan negara terus bertahan (kecuali kalau ada pengaruh dari negara lain).Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

3.            Kedaulatan.

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undangdan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negaramempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agarmenaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam- internal sovereignty ). Di samping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadapserangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar ( external sovereignty ). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak terlalu samadengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnyatidak ada, sebab pemimpin kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Apalagikalau menghadapi masalah dalam hubungan internasional ; perjanjian-perjanjian internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu negara. Kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi- bagi, tetapi dalam negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.

E.      Apakah tujuan dan fungsi negara ?

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakankebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth)

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah : Memungkinkan rakyatnya berkembang sertamenyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin ( The freest possible development andcreative self-expression of its members ). Dan menurut Harold J. Laski : Menciptakan keadaandi mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal ( Creation of thoseconditions under wich the members of the state may attain the maximum satisfaction of theirdesires ) Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum sebagai di dalam Undang-Undang Dasar1945 ialah : « Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dankerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sertamewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila)

Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun masyarakat komunis,sehingga bonul publicum selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis.Tafsiran itu memengaruhi fungsi-fungsi negara di bidang kesejahteraan dan keadilan. Negaradianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti segala alat kekuasaannya harusdikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Begitu pula fungsi negara di bidang kesejahteraan dankeadilan (termasuk hak-hak asasi warga negara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya,dan sering mengorbankan aspek perseorangannya.Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimumfungsi yang mutlak, yaitu :

1.      Melaksanakan penertiban (law and order)

Untuk mencapai tujuan bersama danmencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.

2.      Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya

Dewasa ini fungsi ini sangat pentng, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun suatu rentetan Repelita.

3.      Pertahanan

Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untukini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

4.      Menegakkan keadilan

Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.Sarjana lain, Charles E. Merriam, menyebutkan lima fungsi Negara.

a.       Keamanan ektern

b.      Ketertiba intern

c.       Keadilan

d.      Kesejahteraan umum

.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Maka jelas meskipun terdapat hubungan berangkai yang sangat erat antara ilmu negara, ilmupolitik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan hukum tata negara, dan digolongkanbahwa objeknya yang sama, namun terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ilmu-ilmu tersebut berlainan.

B.       Saran

Penulis sadar bahwa isi dari makalah ini belum sempurna seperti apa yang diharapkan, makadari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing atasketidaksempurnaan penulisan makalah ini agar kedepannya bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.academia.edu/6473504/Makalah_Ilmu_Negara

Prof. DR. Sjachran Basah, SH.,CN.

ILMU NEGARA: Pengantar Metode dan SejarahPerkembangan.

PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.M. Nasroen.

Ilmu Perbandingan Pemerintahan.Penerbit Beringin, Jakarta. 1957.Mohammad Hatta.

Pengantar Ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan.PT. Pembangunan Jakarta.Cetakan ketiga.

Subscribe to receive free email updates: