makalah jalur transportasi dan perdagangan internasional di indonesia
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Negara indonesia adalah negara dengan
letak yang strategis, yaitu diantara 2 samudera dan 2 benua. Oleh karena itu,
indonesia juga menjadi transit bagi jalur transportasi dari asia ke australia,
dan dari hindia ke pasifik. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk
mengetahui perkembangan jalur transportasi dan perdangan internasional di
Indonesia.
B.
RUMUSAN
MASALAH
Rumusan masalah dalam
makalah ini yaitu:
1. Bagaimana
perkembagan jalur transportasi di Indonesia?.
2. Bagaimana
perkembagan jalur perdagangan internasional di Indonesia?.
C.
TUJUAN
PENULISAN
Adapun tujuan penulisan
makalah ini adalah:
1. Untuk
memenuhi tugas geografi.
2. Untuk
mengetahui bagaimana perkembangan jalur transportasi di Indonesia.
3. Untuk
mengetahui bagaimana perkembangan jalur perdagangan internasional di Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
PERKEMBAGAN
JALUR TRANSPORTASI DI INDONESIA
1. TRANSPORTASI
AIR
Berawal dari pelayaran pd masa Kerajaan
Bahari (Sriwijaya) dan Majapahit yg dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho,
pelayaran Portugis-Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16, Laksamana Cheng
Ho melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia melewati Kep. Indonesia
Bagian Barat, sampai ke Timur Tengah dan Pantai Timur Afrika dengan tujuan
ekspedisi laut yg banyak menginspirasi dlm pelayaran Spanyol dan Portugis dlm
bidang perkapalan.
Pelayaran Cheng Ho di Nusantara diawali
Kerajaan Samudra Pasai, dan dilanjutkan ke Pelabuhan Palembang, P.Bangka,
Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Jati. Ia memimpin armada
perdagangan dan menyebarkan agama islam di Nusantara, Malaysia, dan Brunei.
Sementara VOC berhasil merebut pelabuhan
dan melakukan monopoli perdagangan serta melarang pribumi melakukan pelayaran
di Perairan Nusantara, VOC mendominasi dunia maritim Nusantara selama ±2 abad
Di Indonesia, sebagai negara bahari,
perahu dan kapal merupakan alat transportasi dan komunikasi penting sejak awal
peradaban Nusantara. Tak heran, alat transportasi yang paling banyak ragamnya
di Indonesia adalah perahu dan kapal. Setiap daerah berpantai di Indonesia
memiliki jenis perahu tradisional dengan bentuk dan ornamen khas. Misalnya,
Pinisi dari Makasar, Sope dari Jakarta, Alut Pasa dari Kalimantan Timur,
Lancang Kuning dari Riau, Gelati dari Perairan Bali, dan Kora-kora dari Maluku.
Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya
Kalimantan, jalur penghubung utama antarwilayah adalah sungai. Transportasi
utama yang banyak digunakan adalah perahu. Mulai dari perahu kecil yang disebut
kelotok atau ketingting yang bisa memuat 10 penumpang, hingga bus air berupa
perahu panjang (long boat) yang bisa mengangkut puluhan penumpang.
2. TRANSPORTASI
DARAT
Dalam bidang perhubungan darat, peranan
jalan raya sebagai media lalu-lintas semakin penting. Untuk itu, pemerintah
telah mengarahkan pembangunan transportasi pada upaya rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan raya yang sudah ada. Pembangunan jalan raya yang baru
dilakukan untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi guna menghubungkan ke
pusat-pusat industri di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Sampai tahun 1988 jalan raya yang sudah
dibangun pemerintah sudah mencapai sepanjang 42.982 km. Selama tahun 1990-an
perhatian difokuskan pada pembangunan jalan raya di daerah-daerah pusat
produksi dan jalan raya yang menghubungkan ke daerah-daerah tempat pemasaran
hasil industri. Pada tahun 1993/1994, 152 km jalan raya di bangun di wilayah
Irian Jaya (Papua), di daerah Sulawesi sepanjang 46 km, di daerah Kalimantan
sepanjang 248 km, dan di daerah Maluku sepanjang 23 km.
Pembangunan sarana angkutan juga dilakukan
dengan menggunakan kereta api. Pembanguan jalur kereta api pertama di Indonesia
yang dibangun pada masa colonial Belanda, terdapat di Pulau Jawa. Jalur rel
yang dibangun untuk pertama kali itu menghubungkan Desa Kamijen dengan Desa
Tanjung ( Semarang Jawa Tengah )sepanjang 25 kilometer. Pembangunan rel kereta
api ini ditandai dengan pencangkulan
pertama oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van Den
Beele ( 17 Juni 1864 ).
Pembangunan jalur rel kereta api ini
merupakan prakarsa dari perusahaan kereta api Hindia Belanda, Naamlooze
Venootschap Nederlandsch Indische Spoorwe Maatschappij ( NV NISM )yang dipimpin
oleh Ir. J. p. de Bordes. Jalur kereta api ini dibuka untuk umum tanggal 10
Agustus 1867. Jalur kereta api yang pertama dilanjutkan hingga sampai
Yogyakarta dan Solo. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa
ini, dilanjutkan pada daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti
pembangunan jalur kereta api di Pulau
Sumatera dan Sulawesi, namun di Pulau Kalimantan belum berhasil dibangun jalur
kereta api.
Di Sumatera, pembangunan jalur kereta api
dilakukan di Sumatera Selatan (1914), Sumatera barat(1891), Sumatera Utara
(1886), Aceh (1874). Pada Tahun 1922 di Sulawesi Selatan juga telah di bangun
jalur kereta api sepanjang 47 kilometer yang menghubungkan Makasar dengan
Takalar. Jalur Makassar-Takalarini mulai dioprasikan tanggal 1 Juli 1923.
Selanjutnya dibangun jalur Makassar-Maros (namun belum selesai). Sementara itu,
di Pulau Kalimantan belum sempat dibangun jalur kereta api, tetapi studi
kelayakan telah dilakukan sepanjang 22 kilometer antar Pontianak-Sambas. Hingga
tahun 1939, jalur kereta api yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda
di Indonesia mencapai panjang 6.811. Namun hingga tahun 1950, jalur kereta api
itu menyusut menjadi 5.910 kilometer. Penyusutan ini terjadi lebih dari 901
kilometer jalur kereta api itu hilang.
Hilangnya jalur kereta api ini diduga dibongkar oleh pasukan Jepang dan
diangkut ke Myanmar untuk pembangunan jalur kereta api di sana. Pada masa
pendudukan Jepang, pembangunan jalur kereta api dilakukan antara bayah-Cikara
(Banten) sepanjang 83 kilometer, kemudian dilakukan pembangunan jalur
Muaro-Pakanbaru sepanjang 22 kilometer. Pembangunan jalur kereta api yang
dilakukan pada masa kedudukan Jepang ini mengerahkan tenaga romusha atau
pekerja paksa dan banyak menelan korban.
SetelahIndonesia merdeka (17 agustus
1945), karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (
AMKS )mengambil-alih perusahaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa
bersejarah ini terjadi tanggal 28 September 1945 dan kemudian diperingati
sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hari pentingdengan pembentukan Djawatan
Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI).
Sejak Indonesia merdeka, perkembangan perkeretaapian di Indonesia
semakin bertambah pesat, walaupun telah berkali-kali mengalami perubahan nama
perusahaan yang mengolanya seperti menjadi Perusahaan Negara kereta api (PNKA,
25 Mei 1963),selanjutnya menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA, 15
September 1971), dan tanggal 2 Januari
diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ( PERUMKA ).
Untuk mempersingkat waktu dan
mempercepat jarak tempuh, maka Perumka dengan persetujuan pemerintak Republik
Indonesia mengoperasikan kereta cepat. Oleh karena itu, pada bulan Agustus 1995
penggunakan kereta api cepat yang dinamakan Argo Bromodan Argo Gede telah
diresmikan oleh Presiden Soeharto. Untuk menanggapi kebutuhan akan kereta api
yang semakin tinggi, Perumka yang pada tanggal 1 Juni 1999 menjadi PT (Persero)
Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api penumpang yang baru sperti
Dwipangga, Mahesa, dan Sancaka.
Di
Pulau Jawa, yang menjadi pusat perkembangan peradaban Nusantara sejak abad ke-4,
jalur perhubungan yang berkembang adalah jalur darat. Kuda banyak dipakai untuk
bepergian karena kekuatan dan kecepatannya. Alat transportasi yang berkembang
pun menggunakan jasa kuda, misalnya, kereta kuda yang kemudian berkembang
menjadi andong atau delman. Sedangkan untuk mengangkut barang, selain
menggunakan jasa kuda, juga ada pedati yang ditarik sapi atau kerbau.
Awal
masuknya transportasi darat modern di Indonesia dimulai pada masa pendudukan
Belanda, di pusat pemerintahannya saat itu yang berada di Batavia atau Jakarta.
Pemerintah Belanda membangun jalur kereta api dengan rute Batavia-Buitenzorg
(Bogor), tahun 1873. Sedangkan alat transportasi yang digunakan di dalam kota
adalah trem yang digerakkan oleh mesin uap. Trem merupakan angkutan massal pertama
yang ada di Jakarta. Pada 1910, Jakarta sudah mempunyai jaringan trem. Tahun
1960-an, Presiden Sukarno memerintahkan penghapusan trem karena dianggap tidak
cocok lagi untuk kota sebesar Jakarta. Trem pun digantikan bus-bus besar.
Untuk
transportasi jarak dekat, ada oplet dan becak. Ada pula bemo yang mulai dipakai
sejak tahun 1962. Tahun 1970-an, muncul helicak dan bajaj. Meski sudah dilarang
beroperasi, kita masih bisa menemukan beberapa jenis alat transportasi ini.
Saat ini, alat transportasi darat yang biasa dimanfaatkan masyarakat adalah bus
dan kereta listrik. Pemerintah pun berusaha mengembangkan transportasi massal
yang modern dan murah seperti bus TransJakarta.
Di masa depan, rencananya, akan ada monorel
yang lebih cepat dan canggih. Meski
sarana transportasi sudah semakin canggih, alat transportasi tradisional
seperti andong atau delman masih banyak kita temui. Misalnya, di Yogyakarta.
3. TRANSPORTASI
UDARA
Sejarah transportasi udara di Indonesia
terkait dengan sejarah kemerdekaan. Untuk kemudahan transportasi, pada 1948,
mantan presiden Soekarno membeli dua pesawat tipe DC-3 dari Singapura.
Pembelian pesawat tersebut didanai para pengusaha asal Aceh. Wilayah Aceh kala
itu merupakan bagian Indonesia yang belum tersentuh Belanda.
Sebagai bentuk penghargaan kepada Aceh,
dua pesawat tersebut dinamai RI-001 Seulawah Agam dan RI-002 Seulawah Inong.
Pesawat tersebut melakukan penerbangan pertama pada 26 Januari 1949 dengan rute
penerbangan Calcutta-Rangoon. Kedua pesawat tersebut menjadi cikal bakal perusahaan
penerbangan pertama tanah air yaitu Garuda Indonesia.Industri penerbangan
nasional dirintis tahun 1946 di Yogyakarta oleh tim Angkatan Udara Republik
Indonesia yang dipelopori Wiweko Soepono, Nurtanio Pringgoadisurjo, dan J.
Sumarsono. Salah satu hasil rancangannya adalah pesawat Si Kumbang yang
melakukan penerbangan pertama pada 1 Agustus 1954.
B.
PERKEMBANGAN
PERDANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA
1. Masa
Kerajaan Sriwijaya
Perkembangan dalam perdagangan
internasoinal pada zaman Kerajaan Sriwijaya, megalami peningkatan hal ini
dikarenakan strategisnya tempat Kerajaan Sriwijaya yang menjadi jalur
lalulintas pelayaran perdagangan India – China.
Dilihat dari letak geografis, daerah
Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah
jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina Sehingga aktivitas
perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Di
samping itu, letak Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan
urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara.. Dengan demikian
kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan internasional sangat baik. Hal ini juga
didukung oleh pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputradewa.
Pada masanya Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin
keamanan di jalur-jalur pelayaran yang menuju Sriwijaya, sehingga banyak
pedagang dari luar yang singgah dan berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya
tersebut.
Kerajaan
Sriwijaya mampu menguasai lalu lintas
pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai
Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa.
2. Masa
Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )
Perjalanan
historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi
yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis
merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi
Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan
untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma.
Bangsa
Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal,
dan persenjataan. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang
menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi .
pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak
diwarnai adanya perlawan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi
rempah-repah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber
daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi
Portugis.
3. Masa
Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )
Belanda
masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan
perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit.
Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai
Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama
Timor Timur.
Penjajahan Belanda
belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang
dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny,
seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata
sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC
dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda
(Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain
disebabkan oleh :
1. Peperangan
terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar.
2. Penggunaan
tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
3. Korupsi
yang dilakukan pegawai VOC sendir
4. Pembagian
deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.
Bubarnya
VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam
paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh
Van Den Bosch.
Sistem
tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia.
Sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat
menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sIstem
landrent , sIstem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang dipedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup.
Setelah
melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka
(Liberal). Kebijakan ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong
pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan
Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya
sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.
4. Masa
Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )
Konstelasi
peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi
politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung
lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan
Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang
membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional
dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan
radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan ekonomi pada
jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :
1. Perluasan Areal Persawahan
2. Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.
Perluasan areal
persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan
antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur
sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang
dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan
yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer),
suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman
perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung
dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan
penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki
Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia
selama tiga abad.
5. Masa
Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian
Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut,
Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan
perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :
6. Masa
Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Keadaan
ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan.
Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih
dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang,
namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan
luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam
kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan
perekonomian Indonesia pada saat itu.
Dalam menghadapi krisis
tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
a.
Pinjaman Nasional
Pinjaman nasional
dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan Pekerja
Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang
akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar
tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.
b.
Pemenuhan Kebutuhan
Rakyat
c.
Melakukan Konferensi
Ekonomi
Pembahasan mengenai
peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta
status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.
d.
Membuat Rencana
Pembangunan
Dibuat Rencana Lima
Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil
produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan
asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi
unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian,
menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
e.
Membangun Partisipasi
Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintah berusaha menggandeng swasta untuk
mewujudkan rencana-rencana diatas.
f.
Nasionalisasi Bank
Indonesia
Selain kebijakan di atas,
muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak
berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal
inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak
stabil.
7. Masa
Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )
Ciri
utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini
disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang
memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian
diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Pemerintah
terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah
mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi
perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang,
melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin.
Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud
untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
8. Masa
Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )
Demokrasi
Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno
menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang
berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi
terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi
Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana
dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta
mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
Tidak
menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya
devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang
tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar
dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan),
perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada
saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
9. Masa
Orde Baru ( 1967 – 1998 )
Masa
Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa
tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan
menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah
berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang
baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan
pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.
Pentingnya
aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8
(delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :
1) Kebutuhan Pokok
2) Pendidikan dan kesehatan
3) Pembagian pendapatan
4) Kesempatan kerja
5) Kesempatan berusaha
6) Partisipasi wanita dan generasi muda
7) Penyebaran pembangunan
8) Peradilan
Agar implementasi
kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan
tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang
(25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal
dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang
signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia
berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan
partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector
industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga
Berencana (KB).
Sisi
negatif dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup,
kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah,
ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin
menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Meskipun
Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi
justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya
Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
Terlepas
dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui
bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi
rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi
tumbuhnya perekonomian secara baik.
10. Perekonomian
Indonesia Di Era Jokowi - Jk
Masyarakat
Indonesia telah menilai kondisi perekonomian di satu tahun era pemerintahan
Joko Widodo dan Jusuf Kalla semakin memburuk. Hal ini berkaitan dengan isu-isu
utama lainnya yaitu kondisi politik nasional, penagakan hukum, keamanan
nasional dan pemberantasan korupsi yang sangat buruk. Kondisi ekonomi Indonesia
sekarang bagi sebagian besar masyarakat dinilai buruk dengan 46,11% disbanding
tahun sebelumnya. Penilaian ini juga tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang
semakin hari banyak sekali pengangguraan dan mahalnya harga kebutuhan pokok
yang semakin hari semakin meningkat tajam. Selain itu, masyarakat juga menilai
Jokowi – JK tidak serius dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang
akhirnya bias tembus mencapai diatas RP 14.000/USD. Pemerintahan menargetkan
bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,5% tetapi yang terjadi
tidaklah sama melainkan Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat lemah.
Untuk
memulihkan perekonomian Indonesia Jokowi telah melakukaan beberapa gebrakan
sensitive seperti, memotong subsidi BBM sebesar 30% dan menghemat anggaran
Negara sampai Rp 100 Triliun untuk tahun depan. Jokowi juaga mengganti beberapa
pejabat penting yang sangat membantu perekonomian, seperti Amien Sunaryadi dan
Faisal Basri yang akan mengawasi pengelolaan minyak dan gas.seperti yang
diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa mereka berdua adalah pengamat dan
aktivis anti korupsi. Tidak hanya 2 pejabat yang diganti oleh Jokowi tetapi
banyak sekali. Semenjak menganti pejabat – pejabat penting perekonomian
Indonesia mulai membaik tetapi pemberantasan korupsi tidak terlalu membaik
malah makin memburuk.
Diplomasi
ekonomi kini menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.
terutama sejak pemerintahan terakhir (era Presiden Joko Widodo). Presiden
Indonesia menyampaikan bahwa seluruh duta besar RI harus berperan sebagai
salesman, dengan porsi 90 persen aspek ekonomi dan hanya 10 persen untuk aspek
politik (Susilo, 2014). Jokowi menginginkan akses pasar-pasar luar negeri
diperluas sehingga dapat mendorong volume ekspor Indonesia. Diharapkan dengan
berkembangnya ekspor Indonesia, maka pada akhirnya dapat membantu mendorong
perekonomian dalam negeri termasuk mensejahterakan seluruh masyarakat
Indonesia.
Diplomasi ekonomi untuk
mencapai kesejahteraan ekonomi menjadi bagian yang
semakin
penting dalam politik luar negeri di berbagai negara, dan salah satu bagian
dari diplomasi ekonomi ini adalah diplomasi perdagangan. Perdagangan luar
negeri merupakan salah satu variabel penting pertumbuhan ekonomi di suatu
perekonomian; tidak mengherankan bahwa seluruh negara berupaya keras untuk
mendorong kerjasama perdagangan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mudahnya tujuan tersebut dapat dicapai dengan mendorong ekspor dalam negeri dan
mengurangi volume impor sebagaimana dipahami oleh para ekonom beraliran
merkantilis.
Salah
satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan
indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara dan dapat menjadi rujukan
untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan
(income). Maka semakin meningkat ekspor suatu negara, pendapatan masyarakatakan
meningkat pula. Namun demikian, di era perekonomian terbuka saat ini maka pada
saat bersamaan pula arus impor juga akan meningkat yang dimana dalam pengukuran
pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan
PDB. Maka dari itu, liberalisasi perdagangan suatu negara di satu sisi akan
mendorong peningkatan nilai perdagangan, namun disisi lain akan mempengaruhi
neraca perdagangannya.
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Jalur transportasi dan perdangan
internasional di indonesia sudah sangat berkembang. Pada jalur transportasi Hal tersebut dapat diketahui
dari peningkatan sarana transprotasi baik air, darat, maupun udara. Sedangkan,
pada perdangan internasional, indonesia kini sudah memprioritaskan diplomasi
ekonomi ke luar negeri.
B. SARAN
Perlu adanya percepatan
pembangunan transportasi karena semakin tingginya perkembangan manusia.
DAFTAR
PUSTAKA
http://reginaphasya.blogspot.co.id/2016/09/posisi-strategis-indonesia-sebagai_10.html
http://e-geoilmu.blogspot.com/2017/08/perkembangan-jalur-transportasi-dan.html
0 Response to "makalah jalur transportasi dan perdagangan internasional di indonesia"
Posting Komentar