MAKALAH MANEJEMEN TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

            Sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh seluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelengggaraan pelayanan kepada masyarakat. Parturan perundangundangan yang menyebutkan sistem informasi kesehatan adalah Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota. Hanya saja dari isi kedua Kepmenkes mengandung kelemahan dimana keduanya hanya memandang sistem informasi kesehatan dari sudut padang menejemen kesehatan, tidak memanfaatkan state of the art teknologi informasi serta tidak berkaitan dengan sistem informasi nasional. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dijabarkan secara detail sehingga data yang disajikan tidak tepat dan tidak tepat waktu.

Perkembangan Sistem Informasi Rumah Sakit yang berbasis komputer (Computer Based Hospital Information System) di Indonesia telah dimulai pada akhir dekade 80’an. Salah satu rumah sakit yang pada waktu itu telah memanfaatkan komputer untuk mendukung operasionalnya adalah Rumah Sakit Husada. Departemen Kesehatan dengan proyek bantuan dari luar negeri, juga berusaha mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit pada beberapa rumah sakit pemerintah dengan dibantu oleh tenaga ahli dari UGM. Namun, tampaknya komputerisasi dalam bidang per-rumah sakit-an, kurang mendapatkan hasil yang cukup memuaskan semua pihak. Ketidakberhasilan dalam pengembangan sistem informasi tersebut, lebih disebabkan dalam segi perencanaan yang kurang baik, dimana identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) dalam implementasi sistem informasi tersebut kurang lengkap dan menyeluruh. Perkembangan dan perubahan yang cepat dalam segala hal juga terjadi di dunia pelayanan kesehatan.

Hal ini semata-mata karena sektor pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem yang lebih luas dalam masyarakat dan pemerintahan dalam suatu negara, bahkan lebih jauh lagi sistem yang lebih global. Perubahan-perubahan di negara lain dalam berbagai sektor mempunyai dampak terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dalam era seperti saat ini, begitu banyak sektor kehidupan yang tidak terlepas dari peran serta dan penggunaan teknologi komputer, terkhusus pada bidang-bidang dan lingkup pekerjaan. Semakin hari, kemajuan teknologi komputer, baik dibidang piranti lunak maupun perangkat keras berkembang dengan sangat pesat, disisi lain juga berkembang kearah yang sangat mudah dari segi pengaplikasian dan murah dalam biaya. Solusi untuk bidang kerja apapun akan ada cara untuk dapat dilakukan melalui media komputer, dengan catatan bahwa pengguna juga harus terus belajar untuk mengiringi kemajuan teknologinya.

Sehingga pada akhirnya, solusi apapun teknologi yang kita pakai, sangatlah ditentukan oleh sumber daya manusia yang menggunakannya. Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010 yang ditandai dengan penduduknya yang hidup sehat dalam lingkungan yang sehat, berperilaku sehat, dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu yang disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat sendiri, serta ditandainya adanya peran serta masyarakat dan berbagai sektor pemerintah dalam upaya upaya kesehatan. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, infrastruktur pelayanan kesehatan telah dibangun sedemikian rupa mulai dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan seterusnya sampai ke pelosok. Setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatan tersebut menjalankan program dan pelayanan kesehatan menuju pencapaian visi dan misi Depkes tersebut. Setiap jenjang tersebut memiliki sistem kesehatan yang yang saling terkait mulai dari pelayanan kesehatan dasar di desa dan kecamatan sampai ke tingkat nasional. Jaringan sistem pelayanan kesehatan tersebut memerlukan sistem informasi yang saling mendukung dan terkait, sehingga setiap kegiatan dan program kesehatan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat dapat diketahui, dipahami, diantisipasi dan di kelola dengan sebaik-baiknya.

Departemen Kesehatan telah membangun sistem informasi kesehatan yang disebut SIKNAS yang melingkupi sistem jaringan informasi kesehatan mulai dari kabupaten sampai ke pusat. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, SIKNAS belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian sangat dibutuhkan sekali dibangunnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi baik di dalam sektor kesehatan (antar program dan antar jenjang), dan di luar sektor kesehatan, yaitu dengan sistem jaringan informasi pemerintah daerah dan jaringan informasi di pusat. B.

B.RUMUSAN MASALAH

1.    Apa pengertian  SIK ( sistem  informasi kesehatan )

2.    Bagaimana Perkembangan Sistem informasi kesehatan di Indonesia

3.    Apa manfaat dari Sistem informasi kesehatan

4.    Apa peranan sistem informasi kesehatan

5.    Apa permaslahan sistem informasi kesehatan di Indonesia

6.    Bagaimana konsep-konsep pengembangan sistem informasi kesehatan

7.    Bagaimana ruang lingkup sistem informasi kesehatan

8.    Bagaimana cara kerja sistem informasi kesehatan yang mengunakan       teknologi dan tidak menggunakan teknologi

C. TUJUAN

1.    Untuk mengetahui pengertian sistem informasi kesehatan

2.    Untuk mengetahui perkembangan sistem informasi kesehatan di    Indonesia

3.    Untuk mengetahui manfaat sistem informasi kesehatan

4.    Untuk mengetahui peran sistem informasi kesehatan

5.    Untuk mengetahui permaslahan sistem kesehatan di Indonesia

6.    Untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep pengembangan sistem  informasi kesehatan

7.    Untuk mengetahui ruang lingkup sistem kesehatan

8.    Untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem informasi kesehatan menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi

D.Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini yakni, untuk mengetahui lebih saksama mengenai sistem informasi kesehatan di Indonesia

BAB II

(PEMBAHASAN)

A.Pengertian Sistem Informasi Kesehatan

 Sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi(mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan.

Sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi diseluruh seluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelengggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Informasi Kesehatan (SIK)  adalah integrasi antara perangkat, prosedur  dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sistem informasi kesehatan (SIK) merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas

B.PERKEMBANGAN SISTEM  INFORMASI  KESEHATAN  DI INDONESIA 

Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia telah dan akan mengalami 3 pembagian masa sebagai berikut : 

1.    Era manual (sebelum 2005)                                                   

2.    Era Transisi (tahun 2005 – 2011) 

3.    Era Komputerisasi (mulai 2012) 

Masing-masing era Sistem Informasi Kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman (kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi - TIK). 

1.    Era Manual (sebelum 2005) 

a.    Aliran data terfragmentasi. Aliran data dari sumber data (fasilitas kesehatan) ke pusat melalui berbagai jalan.

b.    Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing Unit di Departemen Kesehatan.

c.    Bentuk data : agregat.

d.    Sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data.

e.    Sangat beragamnya bentuk laporan.

f.     Validitas diragukan.

g.    Data sulit diakses.

h.    Karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit dioah dan dianalisis.

i.      Pengiriman data masih banyak menggunakan kertas sehingga tidak ramah   lingkungan.

2.   Era Transisi (2005 – 2011) 

a.    Komunikasi data sudah mulai terintegrasi (mulai mengenal prinsip 1 pintu,                 walau beberapa masih terfragmentasi).

2. Sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual.
3. Sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual.
4. Keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin.

3.  Era Komputerisasi (mulai 2012) 

a.    Pemanfaatan data menjadi satu pintu (terintegrasi).

2. Data inbdividual (disagregat).
3. Data dari Unit Pelayanan Kesehatan langgsung diunggah (uploaded) ke bangk data di pusat (e-Helath).
4. Penerapan teknologi m-Health dimana data dapat langsung diunggah ke bank data.
5. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin (memakai secure login).
6. Lebih cepat, tepat waktu dan efisien.
7. Lebih ramah lingkungan.

SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI MASA DEPAN

   Dalam upaya mengatasi fragmentasi data, Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi yang disebut Sistem Aplikasi Daerah (Sikda) Generik. Sistem Informasi Kesehatan berbasis Generik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a.    Input pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik atau computerized.

b.    Input data hanya dilakukan di tempat adanya pelayanan kesehatan (fasilitas kesehatan).

c.    Tidak ada duplikasi (hanya dilakukan 1 kali).

d.    Akurat, tepat, hemat sember daya (efisien) dan transfaran. Tejadi pengurangan beban kerja sehingga petugas memiliki waktu tambahan untuk melayani pasien atau masyarakat.

e.    Data yang dikirim (uploaded) ke pusat merupakan data individu yang digital di kirim ke bank data nasional (data warehouse).

f.     Laporan diambil dari bank data sehingga tidak membebani petugas kesehatan di Unit pelayanan terdepan.

g.    Puskesmas dan Dinas Kesehatan akan dilengkapi dengan peralatan berbasis komputer.

h.    Petugas akan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan untuk menerapkan Sikda Generik.

i.      Mudah dilakukan berbagai jenis analisis dan assesment pada data.

j.      Secara bertahap akan diterapkan 3 aplikasi Sikda Generik yaitu Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Sistem Informasi Dinas Kesehatan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

 C.MANFAAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN 

Begitu banyak manfaat Sistem Informasi Kesehatan yang dapat membantu para pengelola program kesehatan, pengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan di semua jenjang administrasi (kabupaten atau kota, propvinsi dan pusat) dan sistem dalam hal berikut : 

1.    Mendukung manajemen kesehatan 

2.    Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan 

3.    Mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas 

4.    Pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti      (evidence-based decision) 

5.    Mengalokasikan sumber daya secara optimal 

6.    Membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi 

7.    Membantu penilaian transparansi 

 D.PERANAN SIK DALAM SISTEM KESEHATAN

Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building blocks” atau komponen utama dalam Sistem Kesehatan di suatu negara. Keenam komponen (buliding blocks) Sistem Kesehatan tersebut ialah: 

1. Servis Delivery (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan) 

2. Medical product, vaccines, and technologies (Produk Medis, vaksin, dan 

    Teknologi Kesehatan) 

3. Health Workforce (Tenaga Medis) 

4. Health System Financing (Sistem Pembiayaan Kesehatan) 

5. Health Information System (Sistem Informasi Kesehatan) 

6. Leadership and Governance (Kepemimpinan dan Pemerintahan) 

SIK DI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL INDONESIA 

Sistem Kesehatan Nasional Indonesia terdiri dari 7 subsistem, yaitu : 

1. Upaya Kesehatan 

2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

3. Pembiayaan Kesehatan 

4. Sumber Daya Mansuia (SDM) Kesehatan 

5. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 

6. Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan 

7. Pemberdayaan Masyarakat 

Di dalam Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu : Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungi kebijakan kesehatan, adiminstrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berdaya guna, berhasil guna dan mendukung penyelenggaraan keenam subsitem lain di dalam Sistem Kesehatan Nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu.

E.PERMASALAHAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI INDONESIA 

Permasalahan mendasar Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini antara lain : 

1.   Faktor Pemerintah 

      a. Standar SIK belum ada sampai saat 

      b. Pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam 

      c. Belum ada rencana kerja SIK nasional 

      d. Pengembangan SIK di kabupaten atau kota tidak seragam 

2.   Fragmentasi  

a.    Terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administasi                   (Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Pusat), sehingga terjadi duplikasi data, data tidak lengkap, tidak valid dan tidak conect dengan pusat. 

b.    Kesenjangan aliran data (terfragmentasi, banyak hambatan dan tidak tepat  waktu) 

c.    Hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa : Puskesmas harus mengirim lebih  dari 300 laporan sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi. Hal ini dianggap tidak efektif dan tidak efisien. 

d.    Format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar   secara nasional. 

3. Sumber daya masih minim.

F. Konsep-konsep Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Sistem informasi kesehatan harus dibangun untuk mengatasi kekurangan maupun ke tidak kompakan antar badan kesehatan. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi secara umum, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh para pengembang atau pembuat rancang bangun sistem informasi (designer). Konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi

Pada dasarnya sistem informasi tidak bergantung kepada penggunaan teknologi komputer. Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer dalam implementasinya disebut sebagai Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer Based Information System). Pada pembahasan selanjutnya, yang dimaksudkan dengan sistem informasi adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Isu penting yang mendorong pemanfaatan teknologi komputer atau teknologi informasi dalam sistem informasi suatu organisasi adalah :

a. Pengambilan keputusan yang tidak dilandasi dengan informasi.

b. Informasi yang tersedia, tidak relevan.

c. Informasi yang ada, tidak dimanfaatkan oleh manajemen.

d. Informasi yang ada, tidak tepat waktu.

e. Terlalu banyak informasi.

f. Informasi yang tersedia, tidak akurat.

g. Adanya duplikasi data (data redundancy).

h. Adanya data yang cara pemanfaatannya tidak fleksibel.

2. Sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis.

Dinamika sistem informasi dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan organisasi tersebut. Oleh karena itu perlu disadari bahwa pengembangan sistem informasi tidak pernah berhenti.

3. Sistem informasi sebagai suatu sistem harus mengikuti siklus hidup sistem

Seperti lahir, berkembang, mantap dan akhirnya mati atau berubah menjadi sistem yang baru. Oleh karena itu, sistem informasi memiliki umur layak guna. Panjang pendeknya umur layak guna sistem informasi tersebut ditentukan diantaranya oleh:

a. Perkembangan organisasi tersebut Makin cepat organisasi tersebut berkembang, maka kebutuhan informasi juga akan berkembang sedemikian rupa sehingga system informasi yang sekarang digunakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan organisasi tersebut.

b. Perkembangan teknologi informasi Perkembangan teknologi informasi yang cepat menyebabkan perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung beroperasinya sistem informasi tidak bisa berfungsi secara efisien dan efektif. Hal ini disebabkan:

1.    Perangkat keras yang digunakan sudah tidak di produksi lagi, karena teknologinya ketinggalan jaman (outdated) sehingga layanan pemeliharaan perangkat keras tidak dapat lagi dilakukan oleh perusahaan pemasok perangkat keras.

2.    Perusahaan pembuat perangkat lunak yang sedang digunakan, sudah mengeluarkan versi terbaru. Versi terbaru itu umumnya mempunyai feature yang lebih banyak, melakukan optimasi proses dari versi sebelumnya dan memanfaatkan feature baru dari perangkat keras yang juga telah berkembang. Meskipun pada umumnya, perusahaan pengembang perangkat keras maupun perangkat lunak tersebut, mecoba menjaga kompatibilitas dengan versi terdahulu, namun kalau dilihat dari sisi efektivitasnya, maka pemanfaatan infrastruktur tersebut tidak efektif. Hal ini disebabkan karena feature-feature yang baru tidak termanfaatkan dengan baik. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang berlangsung dengan cepat, maka para pengguna harus sigap dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi tersebut.

Konsekuensi dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut adalah:

1. Dalam melakukan antisipasi perkembangan teknologi, harus tepat.

2..Harus selalu siap untuk melakukan pembaharuan perangkat keras maupun perangkat lunak pendukungnya, apabila diperlukan.

3.Harus siap untuk melakukan migrasi ke sistem yang baru. Arah perkembangan

teknologi informasi dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan perangkat keras dan komunikasi. Kecenderungan perkembangan perangkat keras:

b. Peningkatan kecepatan.

c. Peningkatan kemampuan.

d. Penurunan harga.

Perkembangan perangkat komunikasi menyebabkan perubahan desain sistem perangkat keras yang digunakan, dari sistem dengan pola tersentralisasi menjadi sistem dengan pola terdistribusi. Pada pola terdistrubusi, kemampuan pengolahan data (computing power) di pecah menjadi dua, satu diletakkan pada komputer induk yang berfungsi sebagai pelayan (server) dan yang satu lagi diletakkan di komputer pengguna (client), desain ini disebut sebagai clientserver achitecture.

Kecenderungan perkembangan perangkat lunak, terutama perangkat lunak basis data (database), juga mengikuti perkembangan desain sistem perangkat keras tersebut diatas. Pada server diletakkan perangkat lunak back-end dan pada client diletakkan perangkat lunak front-end. Perangkat lunak backend adalah perangkat lunak pengelola sistem basis data (database management system/DBMS), sedangkan perangkat lunak front-end adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan pemrograman visual berdasarkan 4GL dari DBMS tersebut atau dengan perangkat lunak antarmuka (interface) untuk berbagai DBMS seperti ODBC (open database connectivity).

c. Perkembangan tingkat kemampuan pengguna (user) sistem informasi.

Sistem informasi yang baik, akan dikembangkan berdasarkan tingkat kemampuan dari para pemakai, baik dari sisi :

1) Tingkat pemahaman mengenai teknologi informasi,

2) Kemampuan belajar dari para pemakai, dan

3) Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem.

Dari sisi pemakai, dikenal istilah end-usercomputing (EUC). EUC adalah pemakai yang melakukan pengembangan sistem untuk keperluan dirinya sendiri. Mengingat bervariasinya kemampuan EUC dan sulitnya melakukan pemantauan serta pengendalian terhadap EUC, maka EUC akan menyebabkan masalah yang serius dalam pengembangan maupun dalam pemeliharaan sistem informasi. Ancaman yang paling serius adalah adanya disintegrasi sistem menjadi sistem yang terfragmentasi.

4. Daya guna sistem informasi sangat ditentukan oleh tingkat integritas sistem informasi itu sendiri.

Sistem informasi yang terpadu (integrated) mempunyai daya guna yang tinggi, jika dibandingkan dengan sistem informasi yang terfragmentasi. Usaha untuk melakukan integrasi sistem yang ada didalam suatu organisasi menjadi satu sistem yang utuh merupakan usaha yang berat dengan biaya yang cukup besar dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Sinkronisasi antar sistem yang ada dalam system informasi itu, merupakan prasyarat yang mutlak untuk dapat mendapatkan sistem informasi yang terpadu. Sistem informasi, pada dasarnya terdiri dari minimal 2 aspek yang harus berjalan secara selaras, yaitu aspek manual dan aspek yang terotomatisasi (aspek komputer). Pengembangan sistem informasi yang berhasil apabila dilakukan dengan mengembangkan kedua aspek tersebut. Sering kali pengembang sistem informasi hanya memfokuskan diri pada pengembangan aspek komputernya saja, tanpa memperhatikan aspek manualnya. Hal ini di akibatkan adanya asumsi bahwa aspek manual lebih mudah diatasi dari pada aspek komputernya. Padahal salah satu factor penentu keberhasilan pengembangan sistem informasi adalah dukungan perilaku dari para pengguna sistem informasi tersebut, dimana para pengguna sangat terkait dengan sistem dan prosedur dari sistem informasi pada aspek manualnya.

5. Keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih untuk pengembangan sistem tersebut.

Strategi yang dipilih untuk melakukan pengembangan sistem sangat bergantung kepada besar kecilnya cakupan dan tingkat kompleksitas dari sistem informasi tersebut. Untuk sistem informasi yang cakupannya luas dan tingkat kompleksitas yang tinggi diperlukan tahapan pengembangan seperti: Penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Pembuatan Rancangan Global, Pembuatan Rancangan Rinci, Implementasi dan Operasionalisasi. Dalam pemilihan strategi harus dipertimbangkan berbagai factor seperti : keadaan yang sekarang dihadapi, keadaan pada waktu system informasi siap dioperasionalkan dan keadaan dimasa mendatang, termasuk antisipasi perkembangan organisasi dan perkembangan teknologi. Ketidaktepatan dalam melakukan prediksi keadaan dimasa mendatang, merupakan salah satu penyebab kegagalam implementasi dan operasionalisasi sistem informasi.

6. Pengembangan Sistem Informasi organisasi harus menggunakan pendekatan fungsi dan dilakukan secara menyeluruh (holistik).

Pada banyak kasus, pengembangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktur organisasi dan pada umumnya mereka mengalami kegagalan, karena struktur organisasi sering kali kurang mencerminkan semua fungsi yang ada didalam organisasi. Sebagai pengembang sistem informasi hanya bertanggung jawab dalam mengintegrasikan fungsi-fungsi dan sistem yang ada didalam organisasi tersebut menjadi satu sistem informasi yang terpadu. Pemetaan fungsi-fungsi dan sistem ke dalam unit-unit struktural yang ada di dalam organisasi tersebut adalah wewenang dan tanggungjawab dari pimpinan organisasi tersebut. Penyusunan rancang bangun/desain system informasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh sedangkan dalam pembuatan aplikasi bisa dilakukan secara sektoral atau segmental menurut prioritas dan ketersediaan dana. Pengembangan sistem yang dilakukan segmental atau sektoral tanpa adanya desain sistem informasi yang menyeluruh akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan intergrasi sistem.

7. Informasi telah menjadi aset organisasi.

Dalam konsep manajemen modern, informasi telah menjadi salah satu aset dari suatu organisasi, selain uang, SDM, sarana dan prasarana. Penguasaan informasi internal dan eksternal organisasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif (competitive advantage), karena keberadaan informasi tersebut:

a. Menentukan kelancaran dan kualitas proses kerja,

b. Menjadi ukuran kinerja organisasi/perusahaan,

c..Menjadi acuan yang pada akhirnya menentukan kedudukan/peringkat   organisasi tersebut dalam persaingan lokal maupun global.

8. Penjabaran sistem sampai ke aplikasi menggunakan struktur hirarkis yang mudah dipahami.

Dalam semua kepustakaan yang membahasa konsep sistem, hanya dikenal istilah sistem dan subsistem. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan penjabaran sistem informasi yang cukup luas cakupannya. Oleh karena itu, dalam penjabaran sering digunakan istilah sebagai berikut:

a. Sistem

b. Subsistem

c. Modul

d. Submodul

e. Aplikasi

Masing-masing subsistem dapat terdiri atas beberapa modul, masingmasing modul dapat terdiri dari beberapa submodul dan masingmasing submodul dapat terdiri dari beberapa aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Struktur hirarki seperti ini sangat memudahkan dari segi pemahaman maupun penamaan. Pada beberapa kondisi tidak perlukan penjabaran sampai 5 tingkat, misalnya sebuah modul tidak perlu lagi dijabarkan dalam sub-sub modul, karena jabaran berikutnya sudah sampai tingkatan aplikasi.

G. Ruang Lingkup Sistem Informasi Kesehatan

Ruang lingkup Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan, mencakup pengelolaan informasi dalam lingkup manajemen pasien (front office management). Lingkup ini antara lain sebagai berikut:

a.    Registrasi Pasien, yang mencatat data/status pasien untuk memudahkan pengidentifikasian maupun pembuatan statistik dari pasien masuk sampai keluar. Modul ini meliputi pendaftaran pasien baru/lama, pendaftaran rawat inap/jalan, dan info kamar rawat inap.

b.    Rawat Jalan/Poliklinik yang tersedia di rumah sakit, seperti: penyakit dalam, bedah, anak, obstetri dan ginekologi, KB, syaraf, jiwa, THT, mata, gigi dan mulut, kardiologi, radiologi, bedah orthopedi, paru-paru, umum, UGD, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Modul ini juga mencatat diagnose dan tindakan terhadap pasien agar tersimpan di dalam laporan rekam medis pasien.

c.    Rawat Inap. Modul ini mencatat diganosa dan tindakan terhadap pasien, dokter, hubungan dengan poliklinik/penunjang medis.

d.    Penunjang Medis/Laboratorium, yang mencatat informasi pemeriksaan seperti: ECGEEG, USG, ECHO, TREADMIL, CT Scan, Endoscopy, dan lain-lain.

e.    Penagihan dan Pembayaran, meliputi penagihan dan pembayaran untuk rawat jalanrawat inap dan penunjang medis (laboratorium, radiologi, rehab medik), baik secara langsung maupun melalui jaminan dari pihak ketiga/asuransi/JPKM. Modul ini juga mencatat transaksi harian pasien (laboratorium, obat, honor dokter), daftar piutang, manajemen deposit dan lain-lain.

f.     Apotik/Farmasi, yang meliputi pengelolaan informasi inventori dan transaksi obat-obatan.

H. Sistem Informasi Kesehatan di Dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah

1.    Manajemen Data Dan Informasi Kesehatan Satu Pintu

Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah pengelolaan data daninformasi kesehatan mulai dari input (sumber data), pengumpulan, pengolahan,analisis, penyajian dan publikasi data & informasi baik ditingkat Puskesmasdengan jaringannya, tingkat kabupaten dengan jaringannya, serta tingkat provinsidengan jaringannya yang terintergrasi pada satu pusat / pengelola data.

Pusat / pengelola data adalah unit yang diberi kewenangan oleh pejabat yangberwenang di suatu wilayah, untuk mengelola dan mempublikasikan data &informasi secara resmi atas nama instansi yang bersangkutan. Perlu tim validasi dan analisis data di tingkat puskesmas dan kabupaten yang terdiridari lintas program dan lintas sektor terkait. Di tingkat Kabupaten melibatkanpengelola data puskesmas.

Jaringan yang terintegrasi adalah penyatuan semua sistem-sistem informasi berupa pengembangan, pembagian tugas, otoritas dan mekanisme saling hubung dengan maksud untuk lebih meningkatkan efisiensi, keterpaduan dan daya sinergi.

2.    Arah kebijakan daerah :

Setiap tingkat wilayah administratif harus memiliki bank / pangkalan / pusat /pengelola data, dan secara bertahap dikembangkan sistem pengelolaan data dan informasi dengan prinsip satu pintu melalui (berbasis) web, sehingga masing-masing pihak dapat mengakses dengan cara yang cepat dan mudah.

a)          Membangun SIK Terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat puskesmas, kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama.

b)          Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu.

c)           Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi.

d)          SIK yang dibangun harus bermanfaat (untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan) bagi yang bersangkutan, bisa memberikan informasi tentang hasil kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence base sebagai tulang punggung pengambilan keputusan.

e)          Data atau informasi dari hasil pengolahan data, harus sudah melalui proses validasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait sebelum dipublikasikan.

f)            Memberikan bimbingan dan pengendalian Sistem Informasi Kesehatansebagai upaya pengembangan Sistem Kesehatan.

g)          Sistem Informasi Kesehatan merupakan integrasi dari sejumlah sub-sistemyang telah ada dan yang akan dikembangkan.

h)          Sistem Informasi Kesehatan digunakan oleh seluruh komunitas kesehatan danmasyarakat luas, di bangun serta dikelola oleh tenaga profesional bidangTeknologi Informasi, Epidemiologi, Statistik Kesehatan, AdministrasiKesehatan, dan Kesehatan Lingkungan.

i)            Perlu diberlakukan reward & punishment sistem, serta pengembangan jabatan fungsional untuk para pengelola SIK

Muatan data yang dimaksud adalah data/informasi yang merupakan hasil pencatatan dan pelaporan yang bersifat tahunan di tiap wilayah administratif, yaitu meliputi data hasil kinerja Standart Pelayanan Minimal(SPM), data Profil Kesehatan, data Inventory (termasuk ketenagaan), dan Laporan Kesehatan Daerah(Lapkesda). Muatan data bersifat dinamis, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Untuk mencegah terjadinya duplikasi data, maka pengelolaan data seperti tersebut diatas perlu dikelola dengan sistem satu pintu, yakni terpusat di pusat pengelola data di masing-masing tingkat wilayah administratif.

Pengumpulan data diluar dari muatan data seperti tersebut diatas, boleh dilakukan oleh para programmer di masing-masing wilayah sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Data/informasi yang berasal dari pengumpulan data primer, baik yang berasal dari survai atau penelitian dapat dilakukan oleh sebuah tim khusus dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari pemrakarsa, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Adapun sistem informasi yang bersifat darurat, misalnya pada saat terjadi bencana atau kejadian luar biasa(KLB) dilakukan oleh tim khusus yang dikoordinasikan oleh programmer yang bersangkutan.

1)   Tingkat Puskesmas dengan Jaringannya.

Muatan data yang dicatat dan dilaporkan di tingkat puskesmas & jaringannya disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat puskesmas dan kabupaten / kota. Minimal data yang harus dicatat dan dilaporkan meliputi data Profil Kesehatan ( 165 indikator), data SPM (73 indikator), Lapkesda (156 indikator) dan dataInventori (138 indikator / variabel). Jumlah indikator SPM yang dipakaidisesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004, sedangkan indikator Profil Kesehatan terdiri dari Indikator SPM di tambah dengan Indikator Indonesia Sehat 2010 (IIS-2010) dan Data Inventory. Untuk indikator Lapkesda terdiri dari IIS-2010 ditambah dengan indikator local specific. Jadi ada beberapa kesamaan indikator/variabel yang termuat dalam beberapa jenis pencatatan & pelaporan, sehingga kalau ditotal ada sekitar 341 indikator dan variabel. Minimal data yang dicatat dan dilaporkan dari masing-masing jaringan puskesmas bisa dilihat pada tabel terlampir.

2)   Tingkat Kabupaten / Kota dan Jaringannya.

Muatan data yang dicatat dan dilaporkan di tingkat kabupaten/kota disesuaikandengan kebutuhan di tingkat kabupaten / kota dan provinsi. Namun minimaldata yang harus dicatat dan dilaporkan meliputi data Profil Kesehatan ( 165indikator), data SPM (73 indikator), Lapkesda (156 indikator) dan dataInventori (138 indikator / variabel). Minimal data yang dicatat dan dilaporkandari masing-masing jaringan kabupaten / kota bisa dilihat pada tabel terlampir.

3)   Tingkat Provinsi dengan jaringannya.

Muatan data yang dicatat dan dilaporkan di tingkat provinsi disesuaikan dengankebutuhan di tingkat provinsi dan pusat. Namun minimal data yang harusdicatat dan dilaporkan meliputi data Profil Kesehatan ( 165 indikator), dataSPM (73 indikator), Lapkesda (156 indikator) dan data Inventori (138 indikator/ variabel). Minimal data yang dicatat dan dilaporkan dari masing-masingjaringan provinsi bisa dilihat pada tabel terlampir.

·         Pengorganisasian Dan Mekanisme Aliran Data & Informasi

1.    Total Jaringan

Pada semua tingkatan administratif, hendaknya ada pusat pengelola data yang bertugas secara penuh waktu mengelola data. Diharapkan data yang dikelola oleh unit / pusat pengelola data bisa lebih baik, akurat, tepat dan cepat disajikan. Alur data dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu Puskesmasdengan jaringannya yang kemudian mengalir ke tingkat kabupaten, provinsi dan sampai ke tingkat pusat. Data dientri dari tingkat puskesmas oleh petugas pengelola data, kemudian secara sistem (menggunakan software) data akan diupload ke tingkat kabupaten. Namun bagi puskesmas yang belum tersedia jaringan online / internet, data bisa dikirim dalam bentuk file elektronik. Sedangkan jika ada Puskesmas yang belum memiliki komputer, bisa mengirimkan laporan dengan format tertulis ke kabupaten/kota, dan selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan melakukan entri data.

Di Dinas Kesehatan Kabupaten sendiri juga melakukan entri data yang berasal dari sumber data tingkat kabupaten dengan jaringannya. Data dari tingkat kecamatan tidak perlu lagi dientri karena software telah memfasilitasi rekap data puskesmas. Setelahdata rekap puskesmas dan data entri tingkat kabupaten dengan jaringannya sudah selesai, bisa di upload ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sendiri juga mempunyai tugas entri data untuk data pada tingkat provinsi dengan jaringannya. Semua data yang sudah masuk ke Pusat Data dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kemudian diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk dan media, diantaranya melalui WEB dengan alamat www.health-lrc.or.id. Laporan ke Gubernur, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dikirim dalam bentuk buku. Sedangkan untuk informasi publik disediakan di website yang ada.

2. Tingkat Puskesmas dengan jaringannya

Di tiap Puskesmas agar membentuk unit pusat pengelola data di tingkat puskesmas dengan jaringannya yang diberi wewenang untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data & informasi di tingkat Puskesmas. Bentuk lembaga atau unit pusat pengelola data ini sebaiknya dikukuhkan minimal dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, bisa bersifat struktural atau non struktural. Hal ini terkait dengan tanggung jawab, sistem penganggaran, reward and punishment system, pembinaan dan pengembangan SDM / organisasi. Tenaga pengelola data sebaiknya minimal D-III sanitarian / statistik / komputer.sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Jumlah dan jenis masing-masing item bisa dilihat pada lampiran. Semua programmer dan jaringan di luar gedung akan melaporkan data ke pusat/ pengelola data puskesmas, untuk selanjutnya pusat data akan merekap dan memberikan feedback kepada masing-masing programmer di puskesmas sesuai dengan indikator dan variabel terkait.

3. Tingkat Kabupaten / Kota dan Jaringannya.

Di tiap Dinas Kesehatan Kab./ Kota agar membentuk lembaga atau unit pusat pengelola data di tingkat kabupaten/kota dan jaringannya yang diberi wewenang untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data & informasi. Sebaiknya bentuk lembaga atau unit pusat pengelola data ini bersifat struktural, sehingga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, yang akan membawa konskuensi untuk mendapatkan alokasi anggaran.

Tenaga pengelola data sebaiknya minimal ada Sarjana Kesehatan Masyarakat, D-III statistik / komputer.Jumlah indikator dan variabel yang dicatat dan dilaporkan dari masing-masing jaringan ke Pusat data Dinkes Kab./kota, untuk selanjutnya pusat data kab. /kota akan mengolah / merekap secara manual atau elektronik dengan output berupa laporan Profil Kesehatan ( 165 indikator), data SPM (73 indikator), Lapkesda (156 indikator) dan data Inventori (138 indikator / variabel).

Kemudian data tersebut dikirim ke Pusdata Provinsi secara manual atau elektronik (WEB), dan memberikan feedback kepada masing-masing programmer di Dinkes Kab./kota sesuai dengan indikator dan variabel terkait Sebelum data dikirim ke Provinsi atau dipublikasikan ke masyarakat, harus melalui mekanisme validasi yang melibatkan pusat pengelola data puskesmas, lintas sektor dan lintas program terkait. Validasi ini dilakukan setelah dilakukanvalidasi pertama atau sebelum validasi kedua ditingkat provinsi. Dilaksanakan pada bulan April tahun berikutnya. Misalnya data tahun 2005 divalidasi pada bulan April 2006.

4.Tingkat Provinsi dengan jaringannya

Jumlah indikator dan variabel yang dicatat dan dilaporkan dari masing-masingjaringan Dinas Kesehatan Provinsi ke Pusdata Dinkes Provinsi, untukselanjutnya Pusat Data Provinsi akan mengolah / merekap secara manual atauelektronik dengan output berupa laporan Profil Kesehatan ( 165 indikator), data SPM (73 indikator), Lapkesda (156 indikator) dan data Inventori (138 indikator/ variabel). Kemudian data tersebut dikirim ke Depkes (Pusdatin), Depdagri,Gubernur secara manual dan elektronik via WEB dengan alamat www.healthlrc.or.id., dan memberikan feedback kepada masing-masing programmer diDinkes Provinsi, Dinkes Kab./Kota, RSU se Jawa Tengah.Sebelum data dikirim ke Depkes RI (Pusdatin) atau dipublikasikan kemasyarakat, harus melalui mekanisme validasi yang melibatkan pusatpengelola data Dinkes Kab./Kota, lintas sektor dan lintas program terkait.

Validasi ini dilakukan sebanyak dua (2) kali, yaitu validasi I (pertama)diselenggarakan pada bulan Maret dan validasi II (kedua) pada bulan Mei padatahun berikutnya. Misalnya data tahun 2005 divalidasi pertama pada bulan Maret dan Validasi kedua pada bula Mei 2006.Disadari sepenuhnya bahwa manajemen data dan informasi kesehatan satupintu ini tidak serta merta bisa terlaksana dengan sempurna, pengenalantehnologi baru selalu memerlukan waktu yang cukup, apalagi juga menyangkutperilaku orang banyak. Sehingga konsep ini dilaksanakan sambil dilakukanperbaikan-perbaikan di sepanjang perjalanan atau learning by doing.Pada saatnya nanti, apabila data dari kabupaten/kota telah dianggap valid danakurat, maka tak lagi diperlukan validasi di tingkat propinsi. Bahkan kalaudianggap perlu maka validasi di tingkat kabupaten/kota bisa dilakukan dua kali,dalam rangka meningkatkan validitas dan akurasi data.

·         Teknologi Yang Dipakai

Sistem ini harus bisa mengakomodasikan semua jenis pengelolaan data dari yang paling manual sampai ke aplikasi tehnologi informasi yang terkini. Dalam perjalanan waktu selama pelaksanaan sistem ini harus terjadi transfer tehnologi, sehingga suatu saat nanti akan terjadi kemajuan yang relatif sama antara daerah yang satu dengan yang lain. Diharapkan paling lambat tahun 2010 sistem ini sudah bisa berjalan dengan cukup baik, mekanisme aliran data sudah menggunakan aplikasi software yang berbasis web. Khusus sistem informasi untuk hal-hal yang bersifat darurat seperti bencana dan KLB, semua kabupaten/kota dan programer terkait di propinsi akan diberi pelatihansistem informasi yang berbasis SMS, sehingga masing-masing pragrammer bisa melakukannya sesuai dengan kebutuhan.

1. Tingkat Puskesmas dengan jaringannya.

Pengelolaan data sampai dengan pengiriman data bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi secara manual dan atau elektronik. Apabila dilakukan secara manual bisa digunakan dengan format-format yang telah ditentuan sesuai butir V.1. Apabila menggunakan metode secara elektronik agar memanfaatkan software yang disediakan oleh provinsi, namun bila daerah telah mempunyai aplikasi software sendiri agar bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga out-putnya bisa sama dengan software dari provinsi. Bagi daerah yang akan melakukan pengadaan jaringan atau hardware/software sendiri agar menggunakan standar design sebagai berikut :

a. Server:

Processor minimal Pentium IV, diupayakan dual-processorModel SCSI;RAM minimal 1GB;Harddisk minimal 40GB;Minimal terdapat back-up data storage.CDRW.Jumlah : minimal 1 unit.

b.Client-Workstation

Processor minimal Pentium IV;RAM minimal 256MB;Harddisk minimal 40GB;CDRW;USB port;Modem, Network support 10/100Mbps;Firewire port;Support Wireless connection;VRAM minimal 64MB.

Jumlah :Kepala Puskesmas 1 unit, Bagian Loket 1 unit, Pengolah data 1 unit, Apotik / Farmasi 1 unit, Poliklinik 1 unit dan KIA 1 unit.

c.   Hub:

Network support minimal 10/100Mbps;Minimal 8 ports.Untuk kebutuhan pencatatan dan pelaporan minimal (341 indikator / variabel)akan disediakan software dari Provinsi.

2. Tingkat Kabupaten / Kota dan Jaringannya.

Pengelolaan data sampai dengan pengiriman data bisa dilakukan denganmenggunakan teknologi secara manual dan atau elektronik. Apabila dilakukansecara manual bisa digunakan dengan format-format yang telah ditentukan sesuai butir V.1. Apabila menggunakan metode secara elektronik agar memanfaatkan software yang disediakan oleh provinsi, namun bila daerah telah mempunyai aplikasi software sendiri agar bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga out-putnya bisa sama dengan software dari provinsi. Keluaran data dari hasil pencatatan dan pelaporan minimal (341 indikator / variabel) di tingkat puskesmas dengan jaringannya berupa laporan Profil Kesehatan, SPM, Lapkesda dan data Inventori.

Pusat data kab./kota mengolah semua data dari puskesmas dengan jaringannya dalam bentuk manual dan elektronik. Jika dalam bentuk manual harus dilakukan entri ulang ke software yang sudah disediakan oleh provinsi, sedangkan bila data sudah dalam bentuk elektronik, pusat data kabupaten / kota tinggal melakukan upload ke website Dinkes Prop Jateng dengan alamat www.health-lrc.or.id. Software yang disediakan provinsi adalah software Profil, SPM, Lapkesda dan Data Inventori. Untuk keperluan pengolahan data elektronik agar mengacu kepada standar design sebagai berikut :

a.  Server:

Processor minimal Pentium IV, diupayakan dual-processor Model SCSI;

RAM minimal 1GB; Harddisk minimal 80GB;Minimal terdapat back-up data storage.CDRW.Jumlah : minimal 1 unit.

b. Client-Workstation

Processor minimal Pentium IV; RAM minimal 256MB;Harddisk minimal 40GB;CDRW;USB port;Modem, Network support 10/100Mbps;Firewire port;Support Wireless connection;VRAM minimal 64MB.

Jumlah :Kepala Dinas Kesehatan 1 unit, Masing-masing Sub Dinas / Bagian 1 unit, Masing-masing Seksi / Sub Bagian 1 unit, Pusat data dan informasi minimal 1 unit.

c. Hub:

Network support minimal 10/100Mbps;Minimal 8 ports.

Untuk kepentingan jaringan online kabupaten / kota ke puskesmas dapatmenggunakan standar desain sebagai berikut:

1) Wireless

a) Wireless WAN

Card Wireless Ethernet, Speed 2 Mbps s/d 10Mbps, Jarak jangkauan 15-40 KM, Tower antena dengan tinggi menyesuaikan lapangan, Penangkal petir, Antena 2.4GHz – 5.8Ghz dan PC Router ke LAN/Fast-Ethernet.

       b) Wireless LAN

Wireless Ethernet Card, Speed 1.55 Mbps s/d 2.04 Mbps, Jarak jangkauan 15-40 KM, Antena 915MHz / 2.4GHz dan Teknologi CDMA.

2) Kabel

a)    UTP : Tipe UTP Kategori 5, Kecepatan 2 Mbps, Jarak jangkauan lebih   kurang 300 kaki dan Jenis konektor RJ45.

b)   Fiber Optic      : Kecepatan 100 Mbps, Jarak jangkauan lebih kurang 3 mil dan Jenis konektor ST (Spring loaded Twist)

Bagi kab./kota yang sudah melakukan entri data kedalam software yang telah disediakan oleh provinsi, namun belum bisa melakukan upload data kewww.health-lrc.or.id bisa mengirimkan data ke Dinkes Provinsi dalam bentukCD / disket.

Bagi pusat / pengolah data kab./kota harus melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, seperti penyediaan antivirus dan mengupdate secara berkala.Bagi kab./kota yang masih menggunakan cara manual, diharapkan secaraberangsur-angsur bisa mengarah kepada cara elektronik (termasuk website).Untuk website dan leased line bisa menginduk kepada Kantor Pengolahan DataElektronik Pemda setempat atau menggunakan fasilitas dial up. Paling lambatpada tahun 2008 semua Dinas Kesehatan Kab./Kota sudah mempunyai website.

3. Tingkat Provinsi dengan jaringannya.

Keluaran pengolahan data di tingkat provinsi berupa laporan Profil Kesehatan, SPM, Lapkesda dan data inventori. Pusat data provinsi mengolah semua datadari kab./kota dalam bentuk manual dan elektronik. Jika dalam bentuk manualharus dilakukan entri ke software yang ada, sedangkan bila data sudah dalambentuk elektronik, tinggal melakukan upload ke website Dinkes Prop Jateng dengan alamat www.health-lrc.or.id. Untuk pengolahan data elektronikmengacu kepada standar design sebagai berikut :

a) Server:

Processor minimal Pentium IV, diupayakan dual-processor Model SCSI;RAM minimal 1GB;Harddisk minimal 80GB;Minimal terdapat back-up data storage.CDRW.Jumlah : minimal 1 unit

b) Client-Workstation

Processor minimal Pentium IV; RAM minimal 256MB;Harddisk minimal 40GB;CDRW;USB port;Modem, Network support 10/100Mbps;Firewire port;Support Wireless connection;VRAM minimal 64MB.

Jumlah :Ruang Pejabat Struktural 32 unit, Ruang pengolah data dan informasi minimal 5 unit dan Ruang laboratorium komputer minimal 20 unit

c) Hub:

Network support minimal 10/100Mbps;Minimal 8 ports

Untuk mengirimkan data ke Depkes RI (Pusdatin), Depdagri dan Gubernur dilakukan secara manual. Bagi semua yang berkepentingan dengan datatersebut dapat mendownload dari website Dinkes Prop Jateng denga alamatwww.health-lrc.or.id .

I.Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Tawang

            Sistem Informasi kesehatan di Puskesmas Tawang mengunakan sistem SIK tetapi Menggukan tidak teknologi .

Manajemen Data di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

a.    Pengumpulan Data di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Dimulai dari standar data SIK sendiri, walaupun di Puskesmas Tawang pengelolaan datanya manual namun untuk standar datanya telah sesuai dengan buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan dan juga berdasarkan ketetapan dari pusat yaitu standar dataset minimum beserta dengan kode standarnya juga yang bersifat manual.

Adapun tenaga pengentri data dilakukan oleh petugas medis yang pada dasarnya telah sesuai dengan teori namun ada baiknya dilakukan oleh tenaga yang khusus untuk melakukan entri data dan memiliki pengetahuan tentang kesehatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi beban kerja petugas medis yang seharusnya hanya untuk melayani pasien tetapi dengan dijadikan tenaga pengentri data juga maka peran dan tanggung jawabnya menjadi ganda. Sehingga kualitas pelayanan pun tidak dapat maksimal.

Kualitas data di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pun telah dijaga dengan baik. Menjaga agar data tetap berkualitas dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kebenaran data berulang kali. Caranya adalah mengecek ulang data yang telah dimasukan dan memastikan supaya data tidak ada yang salah. Semuanya telah sesuai dengan buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan.

b.    Pengolahan Data di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Pengolahan data di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang dimulai dari sistem keamanan data telah sesuai dengan buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan, dimana di Puskesmas Tawang sendiri dilakukan secara manual maka pengamanannya dengan cara membatasi hak akses data pasien (tidak memperbolehkan orang lain selain petugas untuk melihat data yang sudah ada), penyimpanan data pasien pada ruangan dan tempat aman dan data pasien tidak boleh dibawa keluar puskesmas.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang sudah komputerisasi walaupun belum sepenuhnya maka pengamanan datanya dengan cara pembatasan hak akses kedalam sistem komputer (penggunaan password, ID), tersedianya anti virus dan firewall agar data yang disimpan pada komputer tetap aman dan untuk data yang dicetak, ditempatkan pada tempat yang aman (ruang terkunci dan lemari khusus terkunci). Selain itu dilakukan back up data dengan cara memasukan data pada flashdisk untuk mencegah hilangnya data pada saat aliran listrik terputus.

Selanjutnya adalah teknik pengamanan SIK, di Puskesmas Tawang sendiri tidak dilakukan karena masih manual, sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah terlaksana sesuai dengan buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan seperti pemasangan antivirus dan firewall pada komputer, penggunaan ID dan password pada komputer untuk membatasi hak akses dan perlindungan/pengamanan dan pemeliharaan terhada perangkat komputer sendiri baik hardware maupun software.

Manajemen terhadap SIK juga telah dilaksanakan. Baik itu di Puskesmas Tawang maupun Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dan telah sesuai dengan teori yang ada pada pedoman SIK.

       c.  Interoperabilitas

Data dan informasi yang dikelola secara manual di Puskesmas Tawang menyebabkan keseragaman data dalam bentuk export data tertentu tidak dilakukan. Namun di Dinas Kesehatan Kota sendiri telah dilakukan seperti halnya semua aplikasi software yang mengeluarkan data export dalam bentuk format file tertentu tergantung pada program aplikasi apa data diolah. Semua itu telah sesuai dengan yang aturan yang ada pada buku pentunjuk teknis sistem informasi kesehatan, yang menjelaskan bahwa jika file text maka data dalam bentuk (.txt), jika file excel maka data dalam bentuk (.xls), jika file database maka data dalam bentuk (mdb) dan file XML.

d. Format Pengiriman Data ke Bank Data Nasional

Di Puskesmas Tawang format pengirimannya masih secara manual, berupa print out yang sudah ditentukan dari pusat, pengirimannya pun tidak langsung dikirimkan ke Bank Data Nasional melainkan dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Sehingga tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan yang memilik banyak peraturan. Karena menurut buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan data dari puskesmas semestinya dapat langsung dikirimkan ke Bank Data Nasional melalui jaringan internet.

7.  Penyajian, Diseminasi dan Pemanfaatan Data dan Informasi di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Penyajian data di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan petunjuk teknis penerapan sistem informasi kesehatan, dimana penyajian dapat dilakukan dengan cara tabulasi, grafik atau peta. Diseminasi data dari SIK pun telah sesuai dengan penjelasan yang ada pada teknis penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang mengatakan bahwa untuk SIK manual, informasi harus dikompilasi terlebih dahulu sebelum disajikan dalam bentuk laporan kertas, kemudian jika SIK komputerisasi maka informasi yang dihasilkan lebih bervariasi dan bisa ditayangkan pada layar komputer apalagi dapat diinformasikan lebih luas dengan adanya jaringan internet. Adapun pemanfaatannya, baik di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sudah dimanfaatkan sebaik mungkin sejalan dengan apa yang dipaparkan dalam buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan bahwa informasi yang dihasilkan tidak terbatas sebagai laporan saja karena dapat dipakai dalam proses kerja harian para pemimpin/pengambil keputusan.

8. Sumber Daya di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

a.Kebijakan

Kebijakan yang dipakai telah mengacu pada semua kebijakan yang berlaku secara nasional. Salah satunya Undang-Undang No. 36 Tentang Kesehatan pasal 168 menyatakan bahwa informasi kesehatan, melalui sistem informasi dan lintas sektor, diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien.

b.Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan SIK

Pemerintah sendiri telah menentukan kebijakan mengenai SIK, khususnya pemerintahan Kota Tasikmalaya yang telah membuat suatu kebijakan tentang jalannya sistem informasi kesehatan, yang di Kota Tasikmalaya masih dalam proses perkembangan ke arah yang lebih baik, karena tidak mudah mengubah dari sistem manual ke komputerisasi apalagi komputerisasi secara online. Semuanya telah sesuai dengan petunjuk yang ada.

c.Organisasi

Organisasi pun telah dibentuk baik itu pada tingkat kota Tasikmalaya maupun di Puskesmas Tawang sendiri. Hal tersebut dilakukan supaya penyelenggaraan SIK dapat berjalan baik, tersusun dan terencana. Semuanya telah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan dimana dikatakan bahwa pengelolaan SIK merupakan suatu hal yang penting dan berat sehingga harus dibentuk dibentuk organisasi penyelenggaraannya.

d.Pendanaan

Pendanaan di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan buku petunjuk teknis sistem informasi kesehatan dimana alokasi dananya telah dianggarkan oleh pemerintah namun sebelumnya diajukan oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Selain dari anggaran pemerintah pusat ada juga anggaran dari pemerintah daerah yang merupakan realisasi dari otonomi daerah.

e. Sumber Daya Manusia di Puskesmas Tawang dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Sumber daya manusia di Puskesmas Tawang telah memiliki kualifikasi standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang petugas pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas, dengan kompetensi yang telah dicapai dengan baik dan sesuai dengan pedoman standar minimum kualifikasi sumber daya manusia. Namun, ada beberapa kekurangan dimana petugas yang khusus mengelola data pelaporan disetiap bidang masing-masing masih mengalami kekurangan tenaga sehingga terjadi beban kerja yang berlebihan (melakukan pekerjaan ganda).

Sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah dilakukan oleh petugas masing-masing yang memegang bidang tertentu. Walaupun tenaga yang mengelola data tersebut mayoritas dikerjakan oleh lulusan tenaga medis, namun pekerjaan itu seharusnya dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam pengelolaan data dan informasi.

f. Infrasruktur Pengelolaan SIK Manual dan Terkomputerisasi

Di Puskesmas Tawang sendiri karena pengelolaanya dilakukan secara manual maka infrastruktur penunjangnya yaitu secara manual pula. Berdasarkan hasil kegiatan kami infrastruktur pengelolaan SIK manual di Puskesmas Tawang Tasikmalaya telah sesuai dengan petunjuk pengelolaan SIK secara manual yang meliputi pencatatan, penyimpanan dan diseminasi.

Sedangkan infrastruktur pengelolaan SIK di Dinas Kota Tasikmalaya dilakukan secara komputerisasi offline karena belum terbentuknya jaringan internet dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ke Dinas Kesehatan Provinsi, walaupun pengiriman data telah dikirimkan melalui email sekalipun.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Indonesia Sehat akan tercapai dengan baik apabila didukung oleh tersedianya data dan informasi yang akurat dan disajikan secara cepat dan tepat waktu. Atau dengan kata lain, pencapaian Indonesia Sehat memerlukan dukungan informasi yang dapat diandalkan (reliable).
Untuk menopang hal itu, kiranya sangat penting untuk para pengambil kebijakan tingkat nasional maupun tingkat daerah untuk memikirkan strategi yang benar – benar handal dan tepat guna sehingga akan menopang pembangunan nasional khususnya di bidang Kesehatan

Jadi, Sistem Jaringan Informasi Kesehatan suatu komponen jaringan yang saling berkaitan yang menggunakan komputerisasi untuk melakukan pengumpulan, pengolahan sampai proses umpan balik dalam mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan.

B.     Saran

Sistem Jaringan Informasi Kesehatan memang sangat diperlukan untuk sebuah dalam suatu instansi pemerintah khususnya dalam menangani SIK. Dalam era globalisasi, untuk membangun sistem informasi yang terpadu memerlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. Kebutuhan akan tenaga dan biaya yang besar tidak  hanya dalam pengembangannya, namun juga dalam pemeliharaan  maupun  dalam melakukan migrasi dari sistem yang lama pada sistem yang baru.

Demikianlah makalah ini saya susun, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri sebagai penyusun dan umumnya bagi semua pembaca. Dan sayapun menyadari masih banyak kekurangan dan juga kesalahannya. Maka dari itu saya mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.Segala tegur sapa untuk perbaikan makalah ini saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

http://ellyaniabadi.blogspot.com/2014/10/peran-sik-dalam-pembangunan-kesehatan.html

ErwinSusetyoaji,2005.http//eprints.undip.ac.id/4105/1/16_ERWIN_SUSETYOAJI.pdf

Yoyoke.2012.http//web.ugm.ac.id/download/sik%20dan%20sirs.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer

http://nurhotimah18.blogspot.com/2012/07/pengertian-sistem-informasi-kesehatan.html

http://ayuasriyatirahayu.blogspot.com/2013/05/makalah-ilmu-kesehatan-masyarakat.html

Subscribe to receive free email updates: