makalah pengembangan wilayah dan tata ruang

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakan

Mekanisme perencanaan pembangunan wilayah nasional berjalan  melalui dua pendekatan utama, yaitu pembangunan sektoral dan regional. Hasil dua pendekatan diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan bekembang atas dasar kekuatan sendiri dan mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila. Kenyataannya, upaya menciptakan keselarasan dan keserasian dua strategi tersebut merupakan hak pelik, bahkan cenderung kontradiktif dan dikotomis.

Dalam perkembangannya pendekatan pertama (sektoral) nampak lebih menonjol dan semakin mengua dibanding pendektan kedua (regional), hal ini dapat dilihat dari orientasi pembangunan yang secara tegas meletakkan aspek pertumbuhan ekonomi ( econimoc growth) sektoral sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan. Disamping telah memberikan hasil yang memuaskan seperti pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan perkapita naik, namun orientasi tersebut ternyata telah menimbulkan beberapa masalah, salah satu diantaranya adalah tidak meratanya distribusi kegiatan dan hasil pembangunan, sehingga beberapa agenda permasalahan pembangunan, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, ketimpangan antar wilayah (kota-desa, pusat-daerah), sering digunakan sebagai contoh produk model pembangunan (sektoral) yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dapat dimengerti karena untuk mengajar pertumbuhan yang tinggi serta efesiensi, pembangunan diutamakan pada kegiatan-kegitan yang palinh produktif, terutama kegiatan ekspor produksi primer seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sementara itu untuk mengadakan barang-barang konsumsi dan mengurangi ketergantungan impor, yang dikembangkan di kota-kota besar. Akibatnya tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan sumber alam serta kota-kota besar. Dari sinilah persoalan ketimpangan wilayah sebagai agenda utama pembangunan regional berawal dan terus berkembang.

Strategi pembangunan yang hanya mendasarkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek distribusi (pemerataan), perluasan kesempatan kerja, penghapusan kemiskinan serta aspek wilayah, walaupun pada tahp awalnya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namin akhirnya akan mengalami berbagai masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut tentunya diperlukan kebijaksanaan yang menangani masalah ruang, dalam hal ini adalah kebijaksanaan pengembangan wilayah. Kebijaksanaan ini berkenaan dengan lokasi dimana pembangunan tidak terjadi pada tiap bagian wilayah dengan merata. Pemerataan perencanaan wilayah adalah untuk menghubungkan kegiatan yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana arah dari kegiatan pembangunan

C.     Tujuan

Untuk mengetahui  arah dari kegiatan pembangunan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.    Pengertian Pewilayahan

Pewilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula. Pembagiannya dapat mendasarkan pada criteria-kriteria tertentu seperti administrative, politis, ekonomis, sosial, cultural, fisis, geografis, dan sebagainya.

Pewilayahan di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan pembanguynan dan mendasarkan pembagiannya pada sumberdaya-sumberdaya local, sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikeloila sebaik-baiknya.

Pewilayahan untuk perencanaan pengembangan wilayah di Indonesia bertujuan untuk :

1. menyebaratakan pembangunan sehingga dapat dihindarkan adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebih-lebihan di daerah tertentu;

2. menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah;

3. memberikan pengarahan kegiatan pembangunan, bukan saja pada para aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi juga kepada masyarakat umum dan para pengusaha.

Pewilayahan ditinjau dari berbagai negara mempunyai corak/ragam yang bermacam-macam. Hal ini dikarenakan masing-masing negara memiliki present problems yang memang sangat bervariasi.

B.     Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Peranannya

Perkembangan wilayah berkenaan dengan dimensi spasial (ruang) dari kegiatan pembangunan. Didasari pemikiran bahwa kegiatan ekonomi terdistribusi dalam ruang yang tidak homogen, oleh karena lokasi memiliki potensi dan nilai relatif terhadap lokasi lainnya, maka kegiatan yang bertujuan ekonomi maupun sosial akan tersebar sesuai dengan potensi dan relatif lokasi yang mendukungnya.

Alasan politis diterapkannya perencanaan pengembangan wilayah antara lain adalah bahwa pembangunan nasional yang terlalu bersifat sektoral dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lokasi, atau bagaiman penjalaran pertumbuhan tersebut dalam ruang ekonomi. Tindakan mengabaikan dimensi tata ruang, ditambah dengan hanya menekankan pemikiran jangka pendek, akan memberikan kontribusi terhadap semakin tajamnya kesenjangan antarwilayah.

Pengembangan wilayah merupakan perangkap yang melengkapi diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar desa dan kota, antar sektor serta pembukaan dan percepatan dan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerh perbatasan, dan daerh terbelakang lainnya, yang disesuaikan tujuan dan prinsip dan penekatan dalam pengembangan wilayah juga tidak terlepas dari tujuan dn prinsip pembangunan nasional.

C.     Klasifikasi Wilayah

Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan property tertentu. Penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman sifat dan memperhatikan semua individu. Semua individu yang ada dalam populasi mendapat tempat dalam golongannya masing-masing. Usaha untuk mengubah atau mengeliminir (menghilangkan) data seperti yang terjadi dalam proses generalisasi, tidak terdapat dalam klasifikasi.

Tujuan utama klasifikasi adalah tidak untuk menonjolkan sifat tertentu dari sejumlah individu, melainkan mencari defferensiasi antar golongan. Cara-cara yang dapat dikerjakan dalam klasifikasi dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Secara garis besar, klasifikasi dapat diperbedakan ke dalam dua golongan, yaitu klasifikasi yang bertujuan untuk mengetahui deferensiasi jenis dan klasifikasi yang bertujuan untuk mengetahui deferensiasi tingkat.

D.    Prinsip Perwilayahan

1.  Pewilayahan wilayah formal (homogen)

Berarti pengelompokan unit-unit lokal yang memiliki ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu. Tipe dan jumlah kriteria yang digunakan cukup menentukan tingkat kesulitan pewilayahan.

2.  Pewilayahan wilayah fungsional

Berarti pengelompokan unit lokal yang memperlihatkan tingkat interdependensi yang cukup besar. Tekanan perhatian pada aliran yang terkait dengan titik sentral (nodal) bukan pada keseragaman wilayah. Beberapa cara yang dapat digunakan antara lain (1) analisa aliran (flow analysis), baik kegiatan sosial, ekonomi maupun fisik; baik berupa barang maupun jasa, (2) analisa gravitasi, yang menekankan pada aspek kekuatan daya tarik antar wilayah.

3.  Pewilayahan daerah perencanaan (administratif)

Meski awal penentuannya berdasar pada dua hampiran di atas, namun pada tahap selanjutnya lebih menekankan pada pertimbangan politis, khususnya untuk kepentingan program-program pembangunan.Wilayah yang dibentuk seagai realisasi gabungan beberapa topik, tentu saja berbeda dengan yang hanya mendasarkan pada satu topik saja. Topik-topik yang dibicarakan di sini adalah termasuk dalam cakupan topik yang lebih besar. Sebagai contoh dapat dikemukakan, suatu wilayah yang dihasilkan dari delimitasi atau curah hujan saja akan menghasilkan wilayah dengan satu topik saja (single topic region), sedangkan delimitasi regional yang mendasarkan pada gabungan dari beberapa topic seperti data curah hujan, masa hawa, temperature, dan tekanan udara dalam jangka panjang akan menghasilkan wilayah-wilayah iklim yang mempunyai karakteristik berbeda-beda. Wilayah dalam perwujudan seperti terakhir ini disebut combined topic region. Contoh ini diharapkan dapat diekstrapolasi sendiri dalam bidangnyua masing-masing.

Di samping mendasarkan pada topik-topikdalam delimitasi wilayah dapat pula mendasarkan pada topik-topik yang tidak berhubungan dengan erat. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang eksistensi wilayah ekonomi (economi region); dasar-dasar delimitasinya tidak semata-mata pada faktor-faktor ekonomi, tetapi faktor-faktor nonekonomi pun perlu dipertimbangkan.

Keuntungan total region terletak pada pelaksanaannya, terutama ditinjau dari segi administrative conrinience-nya. Namun pendekatan wilayah (region approach) yang mendasarkan pada cara-cara klasik tersebut lebih banyak menimbulkan kesulitan daripada kemudahannya. Hal ini semata-mata karena berhubungan dengan keluasaan masalah yang harus dicakup. Untuk keperluan perencanaan, konsep-konsep seperti ini selalu dihindarkan mengingat derajat homogenitas gejkala biasanya sangat kecil.

 E.     Metodologi

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Berdasarkan latarbelakan, tujuan, dan kajian teori yang ada maka dapat di tarik simpulan dari makalah ini adalah:

1.  Meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional, dengan meletakkan berbagai pembangunan sektoral pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan potensi dan prioritasnya.

2.  Meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan serta pemerataan pertumbuhan antar wilayah kotah, kecamatan dan desa.

3.  Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah.

Subscribe to receive free email updates: